RADAR BALI - Langkah pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang bersiap menggelar uji coba penggunaan Compressed Natural Gas (CNG) 3 kilogram mulai pekan depan membawa angin segar bagi efisiensi anggaran negara.
Mengandalkan pasokan gas alam domestik untuk menggeser ketergantungan pada Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kg alias "tabung melon", pengalihan ini diproyeksikan mampu menekan impor gas nasional yang kian membengkak sekaligus memangkas alokasi subsidi energi hingga 30 persen.
Di balik kesiapan lapangan yang tengah dipastikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia serta selesainya pengujian keamanan di Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (Lemigas),
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, menjelaskan bahwa tabung baru yang diberi nama "Tabung Merah Putih" ini akan diuji coba secara bertahap di sejumlah kota besar.
Langkah strategis ini sekilas tampak sempurna untuk memperkuat ketahanan energi dan menutupi jurang defisit, mengingat kebutuhan LPG nasional saat ini mencapai 8,5 juta ton per tahun sementara produksi lokal hanya mampu menyuplai 1,8 hingga 1,9 juta ton.
Namun, jika dicermati lebih mendalam hingga ke tingkat dapur rumah tangga, transisi ini menyimpan ironi yang berpotensi memicu gejolak ekonomi warga bawah.
Di balik kabar baik bahwa pemerintah menjamin harga jual CNG per tabung akan diset sejajar dengan LPG 3 kg bersubsidi agar tidak membebani daya beli, ada persoalan teknis mendasar yang luput dari sorotan: kapasitas energi riil per tabung.
Secara teknis, CNG adalah gas alam terkompresi, sedangkan LPG adalah gas cair. Perbedaan wujud ini membuat tabung CNG bervolume 7,3 liter, ukuran yang persis sama dengan tabung hijau 3 kg saat ini, hanya mampu menampung isi bersih gas sekitar 1,1 hingga 1,2 kg dengan total energi 14.000 hingga 15.000 kcal.
Nilai energi ini tidak sampai separuh dari total energi LPG 3 kg yang mencapai 33.000 kcal. Implikasi dari ketimpangan energi tersebut terasa sangat nyata pada siklus penggunaan harian.
Jika satu tabung LPG 3 kg biasa dapat diandalkan untuk kebutuhan memasak rumah tangga selama satu minggu (7 hari), tabung CNG dengan ukuran fisik serupa diperkirakan bakal tandas hanya dalam kurun waktu tiga hari.
Kondisi inilah yang melahirkan paradoks pengeluaran bagi konsumen. Secara nominal, harga per tabung CNG memang dibuat persis sama.
Namun, karena frekuensi pengisian ulang membengkak dari empat kali menjadi sekitar sepuluh kali dalam sebulan, total anggaran bahan bakar dapur warga secara riil akan melonjak hingga lebih dari dua kali lipat.
Bagi keluarga prasejahtera maupun pelaku usaha mikro yang menggantungkan usahanya pada margin tipis, lonjakan biaya operasional ini tentu menjadi pukulan telak yang menggerus daya beli.
Belum lagi kerumitan fisik yang harus dihadapi warga. Disimpan pada tekanan sangat tinggi mencapai 200 hingga 250 bar (dibanding LPG yang hanya 5 hingga 8 bar), tabung CNG harus dibuat dari baja tebal tanpa sambungan (seamless steel).
Konstruksi ini membuat bobot kosong tabung mencapai 12 hingga 15 kg, sehingga total berat yang harus diangkut warga saat terisi gas mencapai 13 hingga 16 kg, hampir dua kali lipat lebih berat dibanding LPG 3 kg terisi yang hanya 8 kg.
Ditambah lagi, sebanyak 100.000 unit Tabung Merah Putih perdana ini masih harus diimpor langsung dari China karena industri dalam negeri belum memiliki teknologinya.
Fenomena ini memicu pertanyaan kritis mengenai efektivitas skema subsidi yang dirancang pemerintah. Penghematan anggaran negara sebesar 30 persen sejatinya tidak benar-benar hilang dari kalkulasi ekonomi, melainkan hanya berpindah beban.
Ketika nilai energi yang diterima masyarakat berkurang lebih dari separuh tetapi dibanderol dengan harga yang sama, secara tidak langsung terjadi penurunan nilai subsidi riil di tingkat konsumen.
Penghematan devisa negara tidak seharusnya dicapai dengan cara mengalihkan beban efisiensi volume gas ke kantong rakyat. Tanpa adanya penyesuaian skema harga yang proporsional dengan nilai kalori gas, kebijakan ini berisiko memicu pemicu baru bagi inflasi pangan di tingkat bawah serta memunculkan resistensi publik terhadap program transisi energi itu sendiri.
Pemerintah idealnya menghitung ulang formula harga eceran sebelum uji coba skala luas digulirkan. Penetapan harga CNG berbasis kapasitas energi riil, yakni sekitar separuh dari harga LPG saat ini, menjadi krusial agar niat baik menekan impor negara tidak berujung pada impitan ekonomi di dapur masyarakat.
Jika pemerintah memang ingin mengalihkan beban anggaran ke kantong rakyat, mengapa tidak menggunakan cara yang bebas keruwetan: naikkan saja harga elpiji 3 kg dua kali lipat. ***
Editor : Ibnu YuniantoSumber : Radar Bali