ANAK Agung Abiyoga, anak semata wayang Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga dan I Gusti Ayu Bintang Darmawati tertawa kecil saat ditanya Pemilu 2024 mendatang. Puri Satria sangat identik dengan PDI Perjuangan apalagi orang tuanya berhasil menduduki jabatan mentereng di Bali. Dari tingkat kabupaten/kota sampai nasional.
Turah Abiyoga-begitu sapaanya- mengaku tidak ada rencana terjun ke politik karena masih fokus berbisnis dan berkeluarga. "ten wenten (tidak ada) sama sekali rencana untuk maju 2024," jawabnya.
Disinggung dorongan masyarakat dan keluarga? Lelaki 29 tahun ini tidak memungkiri ada dukungan dari masyarakat dan keluarga untuk mengikuti jejak orang tua terjun ke dunia politik. "Tiang (saya) tidak berani mengklaim dorongan dari masyarakat kalau dari internal keluarga. Semua menyerahkan keputusan di tiang manten (saya saja). Tanpa dorongan dan juga halangan." ucapnya dengan senyuman khasnya mirip dengan Puspayoga.
Kesibukan Abiyoga saat ini lebih banyak meluangkan waktunya menjadi pengusaha. Seperti usaha kafe, barbershop, dan tempat fitnes. Ia mengaku sedang larut belajar mengembangkan usahanya. "Sedang fokus belajar usaha ini. Tentunya juga sedang asyik berkeluarga," ujar Alumnus SMAN 3 Denpasar ini.
Menelisik para tokoh Puri Satria yang menduduki jabatan politik sejak era orde baru sampai saat ini. Anak Agung Ngurah Oka Ratmadi atau dikenal Cok Ratmadi, Bupati Badung periode 1999-2005, kemudian menjadi Ketua DPRD Bali dan terakhir sebagai anggota DPD RI 2014-2019. Adik Kandung Cok Ratmadi, Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga juga tidak kalah dengan kakaknya. Puspayoga menjabat dua kali Wali Kota Denpasar. Kemudian, Wakil Gubernur Bali periode 2008-2013. Sayangnya, Puspayoga kalah mencalonkan Gubernur Bali pada pemilihan 2013. Terakhir, dia ditunjuk membantu di Kabinet Jokowi- Jusuf Kalla, sebagai Menteri Koperasi dan UKM.
Tidak berhenti sampai di sana, istri Puspayoga, I Gusti Ayu Bintang Darmawati atau yang dikenal Bintang Puspayoga adalah birokrat eselon II di Pemerintah Kota Denpasar. Karena pengaruh kedekatan dengan Megawati Soekarnoputri, ia juga kecipratan menteri. Usai suaminya menjabat di periode pertama Jokowi, di periode kedua Bintang Puspayoga diberikan kursi menteri. Bintang Puspayoga menduduki Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).
Pemegang kekuasaan di Denpasar masih di bawah pengaruh Puri Satria. Saudara kandung Bintang Puspayoga, IGN Jaya Negara menjabat sebagai Wali Kota Denpasar. Sebelumnya, Jaya Negara menjabat dua kali Wakil Wali Kota Denpasar mendampingi Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra. Terpilihnya Jaya Negara tidak lepas pengaruh Puri Satria. Tetapi, ipar Puspayoga tersebut memang berkarir menjadi pengurus partai PDI Perjuangan.
Sementara itu, dikonfirmasi dengan Sekretaris Internal DPD PDI Perjuangan Tjokorda Gde Agung membantah adanya dinasti politik dalam tubuh Partai Banteng. Menurutnya, setiap kader yang duduk di eksekutif melalui proses. Seperti berawal dari bawah, pengurus ranting sampai pengurus DPD.
"Meskipun orang puri ini kan masyarakat yang memilih. Ini cocok menurutnya kan begitu," jelasnya.
Lebih lanjut diterangkan tidak ada serta-merta jabatan diberikan tanpa proses kaderisasi dan permintaan dari bawah. Proses kaderisasi di PDI Perjuangan diuraikan dari anak ranting, ranting, PAC (Pengurus Anak Cabang) sampai DPC (Dewan Pimpinan Cabang). "Tidak rekayasa semua dari bawah. Yang jelas kaderisasi struktural dari bawah menginginkan tidak serta merta," katanya.
Diwawancarai Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas),I Nyoman Subanda mengungkapkan jabatan politik yang diduduki Puri Satria karena apresiasi PDI Perjuangan. Ketua Umum Megawati Soekarnoputri berapa kali mengatakan, memiliki kedekatan dengan Puri Satria secara sosiologis dan historis. Perjuangan Puri Satria sampai zaman reformasi, dianggap patut mendapat apresiasi.
"Puri satria sudah identik dari dulu. Orde baru tumbang, wajar dia memiliki kesempatan tertinggi. Perjuangan dari dulu dan historis dan perjuangan bersama ada kedekatan Megawati menyampaikan kedekatan historis dan sosiologis. Saya kira itu apresiasi megawati PDI Perjuangan kepada Puri Satria," papar Subanda.
Menurutnya, peta perpolitikan mendatang pengaruh Puri Satria kedepannya tidak signifikan lagi karena ada yang lebih kuat yaitu dominasi ekonomi. Ia mencontohkan saat Puspayoga dikalahkan Mangku Pastika, itu menjadi bukti apa yang diinginkan PDI perjuangan belum tentu itu yang berkembang di masyarakat.
"Pengaruh nanti mungkin ada tapi tidak signifikan, kayak Jaya Negara masih ipar, tapi dia bukan representasi Puri Satria. Jaya Negara sudah menjadi kader PDI Perjuangan dia dari bawah, awalnya iya (pengaruh Puri Satria), ketika setelah itu aksesibilitas dan karir mumpuni di PDI Perjuangan," jelasnya.
Kedepannya politik akan lebih cair tidak lagi pengaruh dari puri. Walaupun masih ada kaitan dengan puri tapi sedikit, seperti pada sisi ekonomi, wilayah kekuasaan atau afiliasi. Saat ini cengkeraman kuat pada perpolitikan di Indonesia khususnya Bali adalah dominasi ekonomi kapital. "Siapa yang punya uang dan bisa mempengaruhi serta beli suara. Bisa dilihat legislatif yang ada. Calon yang diusung dominan karena logistik yang kuat. Ada memiliki pengaruh luar biasa. Ekonomi lebih kuat dari pengaruh puri," jelasnya.
Pengaruh dinasti itu otomatis terjadi pada dunia perpolitikan. Misalkan orang tuanya sudah berkuasa, dia akan kuat secara ekonomi kuat, maka akan menular ke anaknya. Salah satu contoh, "Jenderal kota" Ketut Suwandhi sudah tujuh kali duduk sebagai Anggota DPRD hingga saat ini. Empat kali di Kota Denpasar dan tiga kali di DPRD Provinsi Bali. Ia juga mewariskan kekuasaan politiknya kepada anaknya, Putu Oka Mahendra yang kini duduk di Anggota DPRD Kota Denpasar sudah tiga periode.
Selain itu ada juga Anggota DPR RI Gde Sumarjaya Linggih, yang juga akan menularkan ke anaknya. Anak Demer-sapaan akrab Gde Sumarjaya Linggih- Agung Bagus Arsadhana Linggih mencalonkan diri pemilihan DPD RI 2024 mendatang. "Dinasti akan ada dominasi ekonomi yang paling kuat," tandasnya.
Di sisi lain pengamat sosial, Nyoman Mardika menilai reformasi gagal menciptakan iklim demokrasi karena politik kekerabatan justru menguat. Adanya politik kekerabatan atau dinasti politik bukan rahasia umum lagi. Sudah ada dimana-mana, terutama pada kelompok masyarakat feodal. Di era reformasi masih ada dinasti politik, karena elit atau pimpinan partai politik maupun penguasa berharap anaknya atau kerabat dekatnya untuk melanjutkan kekuasaan politiknya.
“Politik dinasti akan melahirkan oligarki politik, dan oligarki ekonomi. Karena para oligarki, lebih suka masuk pada kelompok feodal, daripada kelompok masyarakat yang demokratis. Saya masih menilai reformasi gagal membangun parpol yang terbuka dan demokratis,” ujarnya.
Unsur politik dinasti masih mewarnai sistem kepartaian di Indonesia. Sistem pemilu sudah demokratis, tapi sistem politik khususnya partai politik masih sentralistik sehingga dinasti politik masih berlanjut di era reformasi. Pria yang juga aktivis ini menyebut reformasi hanya berhasil mengubah sistem pemilu, tapi belum mampu mengubah feodalisme politik, sehingga masih adanya dinasti politik.
Untuk dinasti politik di Denpasar memang melekat pada Puri Satria, yang merupakan barometer politik PDIP di Bali karena Megawati sebagai ketua umum partai. Sehingga penguasa PDIP selalu mempertimbangkan Puri Satria sebagai penguasa politik di Denpasar dan Bali dari PDIP. “Itu sebabnya dinasti dari trah puri satria biasanya menjadi prioritas dari PDIP, kecuali ada pertimbangan lain dari ketua umum PDIP,” jelasnya. (ni kadek novi febriani/rid) Editor : M.Ridwan