Genjot Pembangunan PLTS hingga Pelosok, Optimistis 2045 Capai NZE
Seiring pulihnya pariwisata dari hantaman pandemi Covid-19, konsumsi listrik di Bali ikut melonjak. Saat Nataru 2022, kebutuhan listrik mencapai 952 megawatt (MW). Perlu aksi nyata menyediakan energi bersih agar tidak berdampak buruk pada lingkungan.
UDARA di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Baturinggit, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, terasa menyengat. Cuaca panas seperti itu terjadi hampir saban hari. Maklum, lokasinya persis berada di bawah kaki Gunung Agung dan menghadap langsung ke laut Bali.
Wilayah Kubu sendiri termasuk wilayah ujung Karangasem sekaligus daerah paling timur Pulau Bali. Kubu juga salah satu daerah jalur aliran lahar ketika Gunung Agung erupsi dahsyat 1963. Namun, terik matahari di Kubu inilah yang justru menjadi berkah bagi masyarakat mendapat listrik dengan energi terbarukan.
Jika ditempuh dari Kota Denpasar, butuh waktu sekitar tiga jam untuk mencapai PLTS Baturinggit. PLTS berkapasitas 1 megawatt peak (MWp) itu dibangun Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI pada 2012.
“Manfaat PLTS Baturinggit sudah kami rasakan. Semua kebutuhan listrik di wilayah Kubu terlayani dengan baik,” ujar Camat Kubu, I Nyoman Suratika saat diwawancarai Jawa Pos Radar Bali, Senin (21/8).
Suratika mendukung pengembangan PLTS sebagai energi masa depan negeri. Tidak hanya oleh Kementerian ESDM, tetapi semua pihak yang berkompeten. “Alam sudah menyediakan, kenapa tidak kita manfaatkan untuk kebaikan masa depan anak cucu kita,” tukasnya.
Sementara itu, I Made Hadi Susila, Kabag Perekonomian dan Pembangunan Setda Karangasem saat diwawancarai terpisah mengungkapkan, PLTS Baturinggit diresmikan 2013. Operasionalnya menggunakan sistem on-grid yang terhubung langsung ke jaringan PLN.
Meski lokasinya berada di pelosok, PLTS Baturinggit adalah proyek percontohan PLTS di Indonesia. Proyek senilai Rp 26,4 miliar itu dihibahkan Kementerian ESDM ke Pemkab Karangasem pada 2017. “Daya energi 1 MWp on-grid terhubung ke jaringan PLN, sehingga langsung dinikmati warga,” terang Susila.
Dengan kapasitas 1 MWp, jika beroperasi optimal hingga 80 persen didukung cuaca baik, PLTS Kubu bisa menghasilkan 800 kVA. Apabila disalurkan untuk kebutuhan rumah tangga (daya 900 VA) pada siang hari, maka bisa mengaliri 800 rumah.
Susila menegaskan, Pemkab Karangasem mengapresiasi Kementerian ESDM yang telah menghibahkan PLTS. Apalagi setelah dihibahkan, Kementerian ESDM sempat merevitalisasi. “PLTS tersebut membantu kami mewujudkan clean energy dan mencukupi kebutuhan listrik hingga penjuru,” imbuh pria 54 tahun itu.
Sebagai bentuk keseriusan, Pemkab Karangasem tahun ini membentuk perusahaan daerah (Perusda) bernama Karangasem Sejahtera. Salah satu tugas perusda tersebut mengelola PLTS Baturinggit. Menurut Susila, Bali dengan bantuan pemerintah pusat secepatnya harus mandiri membangun listrik energi bersih. Terlebih kebutuhan listrik terus meningkat saat pariwisata high season. Bali tidak bisa terus menerus mengandalkan suplai listrik dari Pulau Jawa yang disalurkan melalui kabel bawah laut.
Terpisah, di Denpasar, wartawan koran ini mewawancarai Ida Bagus Setiawan, Kepala Dinas Disnaker dan ESDM Provinsi Bali tentang rencana Kementerian ESDM membangun 90 titik PLTS termasuk rooftop (PLTS atap) di kabupaten/kota se-Bali.
Setiawan menyebut rencana Kementerian ESDM tersebut sudah mulai berjalan. Ia mengapresiasi usaha Kementerian ESDM meyediakan energi bersih secara merata di Indonesia. “Tahun 2019 kami usul, 2020 terealisasi di sepuluh titik, dan April 2021 sudah beroperasi,” ujar setiawan.
Sepuluh titik tersebut terpasang di perkantoran dan fasilitas umum. Rinciannya tujuh titik di gedung pemerintahan Pemprov Bali, dua titik di SMKN 1 dan SMKN 3 Denpasar (kapasitas 75 KWp), serta satu titik di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan, Kabupaten Jembrana (kapasitas 75 KWp).
Sementara tujuh titik di perkantoran di antaranya ada di kantor Disnaker dan ESDM Provinsi Bali (kapasitas 40 KWp). Selain itu juga ada di kantor Dinas Perhubungan (kapasitas 30 KWp), dan di Rumah Sakit Bali Mandara (RSBM) berkapasitas 100 KWp. Jika ditotal semua titik termasuk di Karangasem, kapasitas yang dihasilkan 19 MW. “Astungkara (Bersyukur) semua sudah terinstal dan beroperasi,” ucap Setiawan.
Tidak lama lagi, lanjut Setiawan, Pemprov Bali juga bakal kembali mendapat bantuan dari Kementerian ESDM sebanyak tiga unit PLTS. Ketiganya masing-masing ditempatkan di Kantor Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), kantor BPBD Bali, dan RSUD Karangasem. “Bantuan ini masih progres dan kami masih koordinasi dengan pusat (Kementerian ESDM),” imbuhnya.
Setiawan menegaskan, hibah PLTS Kementerian ESDM ini menjadi percontohan di daerah lain di Indonesia dalam rangka mewujudkan net zero emissions (NZE) atau nol emisi karbon. Hal itu juga sejalan dengan Pergub Bali Nomor 45/2019 tentang Bali Energi Bersih.
“Ini (hibah PLTS Kementerian ESDM) juga dalam rangka membantu mewujudkan Bali net zero emisi pada 2045, atau 15 tahun lebih cepat dari target nasional 2060,” tegas Setiawan.
Ditanya apakah target NZE itu bisa terwujud pada 2045? Setiawan menyatakan optimistis terwujud jika semua pihak serius bersinergi. Salah satu sinergi itu menggelar focus group discussion pada 28 – 30 Agustus 2023. FGD akan menyiapkan kerangka acuan kerja.
Efisiensi Biaya Listrik hingga 30 Persen
Saat ditanya apakah sudah ada manfaat yang dirasakan langsung dari PLTS hibah Kementerian ESDM, Setiawan menyebut manfaatnya sangat terasa. Sejak beroperasi April 2021 terbukti menghemat pembayaran listrik. “Di kantor kami (PLTS kapasitas 40 KWp) mampu mengefisiensi 30 persen pembayaran listrik,” jelasnya.
Manfaat lainnya, lanjut Setiawan, dari April 2021 sampai Juli 2023 atau selama 27 bulan beroperasi, total produksi listrik yang dihasilkan 140,9 MWH. Jumlah itu mampu menghemat penggunaan batubara hingga 140,5 ton, serta mengurangi karbondioksida 56.366,5 kg. “Setara dengan mengurangi penebangan hutan 7.750 (pohon),” bebernya.
Sebagai bentuk tanggung jawab terhadap PLTS tersebut, tim teknisi melakukan kontrol berkala. Sementara untuk untuk mengkaji efisiensi dan pengurangan emisi karbon, dilakukan kajian oleh BRIDa Bali bekerja sama dengan LPPM Universitas Udayana. “Selain membantu mencapai ZNE, PLTS ini juga bisa mewujudkan Bali memiliki pariwisata hijau,” tandasnya.
Setali tiga uang, Dirut RS Bali Mandara, I Ketut Suarjaya yang diwawancarai terpisah juga mengungkapkan manfaat PLTS hibah Kementerian ESDM. Rumah sakit pelat merah milik Pemprov Bali itu mendapat hibah PLTS rooftop pada 2021. “PLTS tersebut cukup membantu efisiensi biaya listrik di rumah sakit kami,” tutur mantan Kepala Dinas Kesehatan Bali itu.
Suarjaya berharap, ke depan Kementerian ESDM bisa memberikan tambahan panel guna menambah kapasitas dan memperbesar efisiensi listrik. “PLTS ini juga membantu kami yang berencana beralih ke tenaga surya agar ramah lingkungan menuju green hospital,” pungkasnya. ***
Editor : M.Ridwan