Festival selama ini diyakini tak sekadar menambah semarak dunia wisata, tetapi juga untuk meningkatkan daya pikat kunjungan wisatawan. Masalahnya, di saat anggaran dari pusat pas-pasan dalam keterbatasan kebijakan fiskal, nilai penting kini dipertanyakan untuk menghelat festival.
PILIHAN dan solusi kini dipertimbangkan. Gemerlap lampu panggung, deretan stan UMKM yang mengepulkan asap kuliner, hingga atraksi budaya yang memukau ribuan pasang mata akan kembali mewarnai Kabupaten Klungkung sepanjang tahun 2026.
Pemkab Klungkung tampaknya belum mau melepas "senjata" festival sebagai mesin penggerak pariwisata dan ekonomi kerakyatan.
Tahun ini, Pemkab Klungkung tidak main-main. Anggaran miliaran rupiah telah diketuk untuk membiayai lima hajatan besar yang tersebar dari daratan hingga kepulauan.
Lima Panggung, Satu Tujuan
Plt. Kepala Dinas Pariwisata Klungkung, I Gusti Agung Gede Putra Mahajaya, mengungkapkan bahwa kalender wisata tahun ini tetap mempertahankan lima festival andalan. Kelimanya adalah Festival Semarapura, Festival Nusa Penida, Festival Klungkung Heritage, Festival Goa Lawah, dan Festival Kamasan.
Anggaran yang digelontorkan pun cukup fantastis dan bervariasi, tentunya. "Anggarannya mulai dari Rp250 juta hingga yang terbesar menyentuh angka Rp1,3 miliar per festival," ujar Mahajaya, Kamis (8/1/2026).
Bagi pemerintah, angka tersebut bukanlah sekadar biaya pesta, melainkan investasi untuk menjaga marwah budaya sekaligus menghidupkan napas ekonomi masyarakat kecil.
Antara Kritik dan "Pesta Rakyat"
Namun, langkah besar ini bukan tanpa hambatan. Di balik antusiasme warga, terselip kritik tajam dari balik meja legislatif. I Wayan Suarta, anggota DPRD Klungkung dari Fraksi Gerindra, menjadi salah satu suara yang vokal meminta evaluasi. Baginya, festival-festival ini tak lebih dari sekadar kegiatan seremonial atau "pesta rakyat" yang belum menyentuh hasil maksimal bagi daerah.
Menanggapi kritik tersebut, Bupati Klungkung, I Made Satria, memilih pasang badan. Ia mengakui bahwa dampak festival mungkin tidak secara instan menggemukkan angka Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam laporan APBD. Namun, ada indikator lain yang jauh lebih berharga: perputaran uang di masyarakat.
"Memang tidak langsung berdampak ke APBD. Tapi lihatlah bagaimana UMKM tumbuh dan jati diri Klungkung kembali hidup," tegas Made Satria. Menurutnya, transaksi besar yang terjadi di lapangan serta pertumbuhan sektor UMKM adalah alasan utama mengapa festival tetap menjadi agenda prioritas.
Menuju Kemandirian Festival
Selain ekonomi, festival dipandang sebagai jendela untuk memamerkan kejayaan warisan zaman kerajaan Klungkung. Melalui panggung-panggung ini, warga lokal dan wisatawan diingatkan kembali akan kekayaan sejarah yang membuat Klungkung tetap menarik di peta pariwisata dunia.
Meski begitu, pemerintah mulai memikirkan jalan tengah agar anggaran daerah tidak terus-menerus terbebani. Sebuah skema baru sedang digodok untuk masa depan.
"Ke depannya, pola pengelolaan akan kami ubah. Tidak lagi melulu di dinas, tetapi diarahkan menjadi swakelola oleh badan pengelola. Dengan begitu, festival tetap jalan tanpa harus membebani APBD secara permanen," pungkas Bupati.
Klungkung kini bersiap bersolek. Di antara pro dan kontra, lima festival besar sudah menanti untuk membuktikan apakah miliaran rupiah yang digulirkan benar-benar mampu mengubah wajah ekonomi "Bumi Serombotan" atau sekadar menjadi hiburan semalam yang lewat begitu saja.[*]
Editor : Hari Puspita