Hal itu disampaikan dalam acara penerangan hukum Kejari Badung di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Badung, pada 18 Mei. Acara dengan tema bencana alam dan kaitannya dengan tindak korupsi itu diikuti 50 peserta.
“Kejaksaan mempunyai tanggung jawab moril memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat, khususnya perangkat daerah. Dalam mengambil kebijakan lebih mementingkan kepentingan masyarakat,” ujar Kajari Badung, Imran Yusuf didampingi Kasi Intel Kejari Badung, I Made Gde Bamaxs Wira Wibowo, kemarin (19/5).
Kejari Badung memaparkan pentingnya pemahaman hukum terhadap pengelolaan dana penanggulangan bencana tepat sasaran, tepat mutu, dan tepat guna. Ditegaskan, dalam menjalankan tugas perangkat daerah harus bertanggungjawab sesuai dengan peraturan yang berlaku.
“Praktik korupsi merupakan salah satu kejahatan luar biasa. Apalagi kalau yang disalahgunakan adalah dana untuk bencana, ancaman hukumanya tinggi, bisa terancam hukuman mati,” tukas Bamaxs.
Pegawai BPBD Badung merespons penyuluhan tersebut dengan antusias. Mereka banyak bertanya tentang proses penganggaran hingga pengawasan di lapangan.
Bamaxs menegaskan, pengawasan bisa dilakukan dengan cara menjalin perjanjian kerja sama antar instansi. Selain itu, pengawasan juga bisa dilakukan tanpa adanya perjanjian. Misalnya ada laporan dari masyarakat, jaksa bisa turun melakukan pengecekan. (san)
Editor : Donny Tabelak