DENPASAR, radarbali.id - Peristiwa menyedihkan yang merenggut 17 jiwa atas ledakan gudang gas Milik Sukojin, 50, memantik perhatian dari berbagai pihak dan kalangan.
Kali ini datang dari mantan anggota KPU RI, I Gusti Putu Artha. Diduga kuat aparat-aparat terlibat dan harus bertanggung jawab dengan adanya peristiwa luar biasa, mengusik rasa kemanusiaan yang tak bisa dianggap main-main.
Untuk diketahui, hingga detik ini penyebab ledakan gudang gas di Jalan Cargo Taman I, Desa Ubung Kaja, Denpasar, belum bisa diungkap.
Ada pihak klaim bahwa pemilik gudang memberikan santunan terhadap 17 koran, yang konon katanya salah satu andika dari Sukojin dan sisanya adalah keluarga yang sama-sama berasal dari Banyuwangi, Jawa Timur.
Walaupun demikian, proses hukum harus ditegakkan, dan wajib mencari tahun keterlibatan pihak lain. Kuat dugaan ada warga sipil hingga aparat ikut terlibat menjadi mafia gas di Bali.
Karena itu, Lelaki kelahiran Singaraja, Buleleng, yang satu ini terpaksa mengirimkan surat dan memberikan pernyataan terbuka untuk yang terhormat Kapolri Jenderal Pol Drs. Sigit Listyo Prabowo, M.Si.
Baca Juga: Merasa Janggal Diperlakukan Tidak Adil oleh BKPSDM Badung, PNS Ini Ajukan Gugatan ke PTUN
Kepada radarbali.id, I Gusti Putu Artha pertama-tama menyatakan permohonan maaf jika mengganggu kesibukan Jenderal Sigit untuk sekedar mendengar pernyataan dan membaca surat terbuka ini. Juga mohon maaf apabila cara penyampaian aspirasi kurang berkenan, karena sesungguhnya ia tak tahu harus bersikap seperti apalagi.
Dikatakan, dengan adanya Kejadian pengoplosan gas elpiji 3 kg ke Non Subsidi 12 Kg hingga 50 KG di Denpasar, Bali hingga menewaskan 17 orang, baginya adalah peristiwa luar biasa yang tak bisa dianggap main-main.
"Ini sangat mengusik rasa kemanusiaan yang paling dalam," ungkap lelaki yang kebetulan waktu lalu, pernah mengemban amanat negara sebagai anggota KPU RI.
Di luar bom Bali 2002, belum pernah ada kejadian oleh ulah manusia yang menewaskan sebanyak itu. "Namun saya mendapat kesan aparat sipil dan militer di Bali menganggap peristiwa ini biasa-biasa saja," ingkapnya ketika dikonfirmasi Jawa Pos Radar Bali via telepon, Sabtu (22/6).
Ia tak melihat upaya serius dan serentak untuk memutus mata rantai kejahatan pengoplosan gas, yang merugikan rakyat kecil hingga berujung korban jiwa sebanyak itu. Baginya, semua otoritas sipil dan militer di Bali seharusnya bertanggung jawab membiarkan tragedi kemanusiaan itu terjadi.
"Kepolisian bertanggung jawab karena dengan aparat Babinkamtibmasnya kebobolan di banyak tempat," sambungnya.
Aparatur sipil, Bupati atau Walikota juga bertanggung jawab. Karena memiliki perbekel atau lurah dan kelian dusun, namun tempat pengoplosan seolah tak terendus.
Tak hanya itu, Majelis Adat dengan desa adatnya lalai karena tak memantau kegiatan kramanya dengan baik. Karena itu dengan kerendahan hati, berharap kepada Kapolri yang terhormat, kegiatan pengoplosan semacam ini, pun mafia BBM di banyak tempat.
"Saya berkeyakinan melibatkan sejumlah oknum sipil dan militer yang ikut melindungi dan menikmati kejahatan ini," ungkapnya sembari mengatakan, Tahun 2022, Mabes Polri sempat gerebek pengoplosan di Kecamatan Mengwi, Badung.
Pertanyaannya adalah, kenapa level di Mengwi Mabes Polri turun tangan, bukan Polda Bali atau Polres Badung? Diakui atau tidak, Mabes Polri turun karena diyakini ada oknum aparat di level lokal yang ikut jadi beking.
Dari hati yang paling dalam, pihaknya sayang Bali dan sayang nasib rakyat Bali. "Dan saya bukan politisi dan tak ada kepentingan politik pribadi. Saya mempertaruhkan risiko keamanan diri dan keluarga saya karena berhadapan dengan mafia," kisahnya.
Namun demikian, ia tak gentar karena dulu lima tahun di KPU, toh biasa berhadapan dengan risiko-risiko yang jauh lebih besar. Besar kepercayaan bahwa jika niat kita luhur, Hyang Widhi dan para leluhur akan memberi perlindungan.
"Bapak Kapolri, permohonan saya sederhana. Mohon turunkan tim Mabes Polri ke Bali untuk menyisir, membongkar dan memberantas kejahatan mafia gas ini," lagi pintanya.
Juga mohon memerintahkan Polda Bali dan berikan target terukur agar kasus ini tuntas seluruhnya. Demikian surat juga pernyataan terbuka. Sekali lagi ia menyampaikan mohon maaf dan berterima kasih atas atensi Bapak Kapolri.
"Apabila pernyataan ini tidak berhasil tembus kemeja kerja Bapak, saya berniat menghadap langsung di Jakarta dan menjelaskan dengan data yang saya miliki," tutupnya.***
Editor : M.Ridwan