Menaker Yassierli (7 dari kiri) pose bersama Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang dilantik di Kemnaker, Jakarta, Selasa (7/4/2026). (Kemnaker For Radar Bali)
radarbali.jawapos.com — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli melantik dan mengambil sumpah jabatan 12 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Selasa (7/4/2026).
Pelantikan ini menjadi langkah penguatan posisi strategis yang berperan langsung dalam peningkatan layanan ketenagakerjaan bagi masyarakat, termasuk pekerja, pencari kerja, dan dunia usaha.
Acara pelantikan yang turut dihadiri Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor tersebut juga mencerminkan upaya Kemnaker dalam membangun tata kelola aparatur sipil negara (ASN) yang profesional.
Dari total pejabat yang dilantik, 11 orang berasal dari mekanisme seleksi terbuka, sementara satu lainnya melalui mutasi antarinstansi.
Dalam sambutannya, Menaker menegaskan bahwa jabatan tidak boleh dimaknai sekadar sebagai kedudukan struktural, melainkan amanah yang menuntut tanggung jawab besar.
“Jabatan adalah kepercayaan. Jabatan adalah sarana kita untuk memberikan pelayanan, menghadirkan dampak, dan meninggalkan legacy bagi bangsa ini. Dan jabatan adalah pengorbanan,” ujar Menaker.
Ia mengungkapkan, Kemnaker saat ini mengelola angkatan kerja yang mencapai 155,27 juta orang.
Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi turut meningkatkan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas layanan pemerintah.
Kondisi tersebut, menurutnya, menuntut seluruh jajaran, khususnya pejabat yang baru dilantik, untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih responsif, berkualitas, dan berdampak nyata.
“Ini menjadi tantangan yang tidak mudah bagi kita di Kemnaker. Karena itu, saya meminta seluruh jajaran, terutama pejabat yang baru dilantik, untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Menaker memaparkan bahwa Kemnaker tengah menghadapi tujuh tantangan utama yang bersifat kompleks dan mendesak.
Tantangan tersebut mencakup penguatan link and match dengan dunia industri serta optimalisasi Balai Latihan Kerja (BLK), penyediaan lapangan kerja yang layak dan inklusif, pembaruan regulasi ketenagakerjaan, hingga penegakan norma ketenagakerjaan dan keselamatan serta kesehatan kerja (K3).
Selain itu, tantangan lain meliputi penerapan hubungan industrial yang lebih transformatif, pengembangan sistem informasi pasar kerja melalui platform SiapKerja, serta percepatan reformasi birokrasi di lingkungan Kemnaker.
Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, Kemnaker menjalankan enam agenda transformasi.
Agenda tersebut meliputi penguatan kepercayaan publik, transformasi layanan berbasis kebutuhan masyarakat, peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui upskilling dan reskilling, penguatan ketenagakerjaan inklusif, penegakan norma secara adil dan konsisten, serta pembangunan hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan.
Adapun 12 pejabat yang dilantik adalah sebagai berikut:
1. Irma Puspita, S.IP., M.Si. sebagai Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Sekretariat Jenderal
2. R. Nurhidajat, S.E., M.Ec.Dev. sebagai Kepala Pusat Pasar Kerja, Sekretariat Jenderal, Sekretariat Jenderal
3. Dr. Teguh Djatmiko, S.E., Ak., M.M. sebagai Direktur Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
4. Amran, S.T. sebagai Kepala Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Medan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
5. Reni Rosyida Muthmainnah, S.K.M. sebagai Kepala Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Bandung, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
6. Nasrun Ilmullah, S.E, M.M. sebagai Kepala Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Makassar, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
7. Nuryanti, S.E., M.E. sebagai Direktur Bina Perluasan Kesempatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja
8. Arnando Jujur Pardamean Siregar, S.H., M.H. sebagai Direktur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
9. dr. Muzakir, M.K.M. sebagai Direktur Bina Kelembagaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
10. dr. Yessie Kualasari, M.K.K.K sebagai Kepala Balai Besar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Jakarta, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
11. Baderi, S.Sos., M.E. sebagai Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan, Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan
12. Dr. M. Heru Susanto, S.E., M.M. sebagai Inspektur III, Inspektorat Jenderal.
Editor : Rosihan Anwar