RADAR BALI - Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan bahwa Teheran hanya akan mengakhiri konflik di Timur Tengah berdasarkan kedaulatan dan syarat mereka sendiri.
Pernyataan ini muncul sebagai respons tegas terhadap tekanan dari pemerintahan Presiden AS Donald Trump yang mencoba mendikte jalannya negosiasi.
"Tentu saja, kami menginginkan penghentian perang dengan syarat-syarat kami sendiri, dan dengan cara bahwa itu tidak akan terulang lagi di sini," ujar Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi kepada televisi pemerintah Iran, dilansir dari AFP, Kamis (26/3/2026).
Araghchi menekankan bahwa saat ini Iran tidak memiliki rencana untuk bernegosiasi dengan Amerika Serikat.
Meski Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt mengklaim adanya pembicaraan yang produktif, pihak Teheran justru menyatakan sebaliknya.
Bagi Iran, membicarakan negosiasi di tengah agresi saat ini dianggap sebagai bentuk pengakuan kekalahan.
"Saat ini, kebijakan kita adalah melanjutkan perlawanan. Kita tidak berniat untuk bernegosiasi, sejauh ini belum ada negosiasi yang terjadi," tegas sang menteri.
Seorang pejabat senior bidang politik dan keamanan Iran menambahkan bahwa Teheran tidak akan membiarkan Donald Trump menentukan waktu berakhirnya perang.
Iran berkomitmen untuk memberikan "pukulan berat" kepada musuh hingga tuntutan mereka terpenuhi secara penuh.
Lima Syarat Utama Iran
Berdasarkan laporan media Press TV, terdapat lima poin krusial yang diajukan Iran sebagai syarat mutlak penghentian perang:
Iran menuntut penghentian total agresi dan pembunuhan oleh pihak musuh.
Teheran juga menuntut jaminan keamanan melalui pembentukan mekanisme konkret untuk memastikan perang terhadap Republik Islam Iran tidak akan terulang kembali.
Negeri Mullah juga menuntut pembayaran ganti rugi dan reparasi perang yang dijamin serta didefinisikan dengan jelas.
Syarat berikutnya adalah gencatan senjata menyeluruh berupa penghentian perang di semua front, termasuk penghentian agresi terhadap seluruh kelompok perlawanan di Lebanon.
Iran juga menegaskan kedaulatan atas Selat Hormuz sebagai jaminan pelaksanaan komitmen pihak lain.
Syarat-syarat ini merupakan tambahan dari tuntutan yang pernah diajukan pada putaran negosiasi di Jenewa sebelum eskalasi serangan 28 Februari lalu.
Status Strategis Selat Hormuz
Terkait jalur pelayaran global, Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi menjelaskan posisi Iran mengenai Selat Hormuz.
Jalur yang biasanya dilewati 20 juta barel minyak per hari ini kini mengalami pembatasan ketat yang memicu kenaikan harga minyak dunia.
Iran menegaskan bahwa selat tersebut tidak sepenuhnya tertutup, namun hanya tertutup bagi kapal-kapal milik musuh dan sekutu mereka.
Sebaliknya, angkatan bersenjata Teheran menjamin jalur aman bagi kapal-negara sahabat untuk tetap melintas secara leluasa.
Langkah ini diambil Iran sebagai alat posisi tawar sekaligus bentuk pertahanan kedaulatan di tengah gangguan distribusi energi global yang kian meningkat sejak awal Maret.***
Editor : Ibnu Yunianto