RADAR BALI - Wacana berani muncul dari Lapangan Banteng. Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa melontarkan gagasan provokatif untuk memungut "pajak lintasan" atau tarif tol bagi kapal-kapal yang membelah Selat Malaka.
Meski potensi pendapatannya dianggap mampu mengubah postur APBN Indonesia secara drastis, rencana ini langsung memicu ketegangan diplomatik dengan negara tetangga.
Dalam sebuah simposium keuangan di Jakarta, Purbaya mengungkapkan kegelisahannya melihat posisi geografis Indonesia yang sangat strategis namun selama ini hanya menjadi "penonton" lalu lintas perdagangan dunia.
Ia menilai Indonesia belum memanfaatkan posisi tawar ini secara maksimal untuk mendulang pundi-pundi negara.Inspirasi ini rupanya datang dari langkah Iran yang mulai mewacanakan kebijakan serupa di Selat Hormuz.
Bagi Purbaya, pemikiran ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang mendorong Indonesia untuk mulai "berpikir lebih ofensif" terhadap kekayaan sumber daya dan posisi geopolitiknya demi memperkuat peran Indonesia di kancah global.
"Jika kita membaginya tiga kali antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura, itu bisa jadi sesuatu yang luar biasa, bukan?" seloroh Purbaya saat menggambarkan potensi kerja sama ketiga negara pesisir tersebut.
Hitung-hitungan yang Menggiurkan
Potensi angka yang dibayangkan Purbaya memang fantastis. Jika Indonesia menggunakan asumsi tarif yang saat ini ramai dibicarakan di Selat Hormuz, simulasinya cukup untuk membuat siapa pun tercengang.
Dengan volume lalu lintas mencapai lebih dari 90.000 kapal per tahun, Selat Malaka adalah "tambang emas" yang belum digarap.Jika tarif rata-rata dipatok secara moderat sebesar USD 100.000 per kapal, potensi pendapatan tahunan bisa mencapai sekitar Rp 145 triliun.
Namun, jika Indonesia berani menerapkan tarif agresif mendekati angka USD 1 juta bagi kapal-kapal tanker raksasa, total pendapatan secara matematis bisa menembus Rp1.440 triliun.
Angka ini hampir separuh dari total belanja negara dalam APBN Indonesia, sebuah suntikan dana yang mampu membiayai proyek infrastruktur raksasa tanpa perlu menambah utang luar negeri.
Hadangan Tegas dari Tetangga
Meski angka tersebut sangat menggoda, kenyataan di lapangan berkata lain. Malaysia dan Singapura langsung pasang badan menolak ide tersebut.
Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad Hasan menegaskan bahwa Selat Malaka sepanjang 900 km tersebut dikelola bersama oleh empat negara (Malaysia, Indonesia, Singapura, dan Thailand) berdasarkan konsensus, bukan keputusan sepihak.
"Apa pun yang harus dilakukan di Selat Malaka harus melibatkan kerja sama keempat negara. Tidak ada keputusan sepihak," tegas Mohamad Hasan sebagaimana dikutip dari The Straits Times (22/4/2026).
Senada dengan Malaysia, Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan menyatakan bahwa sebagai ekonomi yang bergantung pada perdagangan, mengenakan tarif tol justru akan melukai aliran ekonomi kawasan.
Dalam wawancara di Converge Live CNBC, ia mengingatkan bahwa hak akses transit dijamin oleh hukum internasional.
"Kami tidak menerapkan pungutan tol. Hak akses transit dijamin untuk semua orang berdasarkan UNCLOS. Kami tidak akan berpartisipasi dalam upaya apa pun untuk mengenakan biaya tol di lingkungan kami," ujar Vivian sebagaimana dilansir Channel News Asia (CNA).
Urgensi perdebatan ini terletak pada betapa vitalnya jalur ini bagi dunia. Secara fisik, Selat Malaka jauh lebih menantang dibandingkan Selat Hormuz.
Di titik tersempitnya dekat Singapura, lebar selat ini hanya 2,7 km dengan kedalaman rata-rata 25 meter, namun harus menampung volume kapal dua kali lipat lebih banyak dari Selat Hormuz.
Kepadatan yang luar biasa inilah yang menjadikan stabilitas di Selat Malaka bukan sekadar urusan domestik, melainkan kepentingan kritis ekonomi dunia.
Meskipun Purbaya mengincar angka triliunan rupiah untuk memperkuat fiskal Indonesia, ia sendiri akhirnya mengakui bahwa merealisasikan proposal ini bukanlah perkara mudah dan memerlukan koordinasi diplomatik yang sangat pelik di bawah payung hukum laut internasional.***
Editor : Ibnu Yunianto