RADAR BALI - Departemen Imigrasi Malaysia bergerak cepat melakukan investigasi terhadap komunitas digital nomad bernama The Network School yang berbasis di Forest City, Johor. Langkah ini diambil menyusul kegaduhan di media sosial yang menuduh komunitas teknologi tersebut menampung warga negara Israel di wilayah Malaysia.
Isu ini berkembang menjadi sangat sensitif mengingat Malaysia merupakan pendukung kuat perjuangan Palestina dan tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel.
.Hasil Pemeriksaan Imigrasi di Proyek Rp 1.791 Triliun
Berdasarkan aturan hukum setempat, pemegang paspor Israel dilarang keras memasuki wilayah Malaysia. Tim gabungan yang melibatkan Departemen Imigrasi Malaysia, kepolisian, dan pihak bea cukai langsung melakukan inspeksi mendadak di kawasan Forest City.
Mega proyek reklamasi di negara bagian Johor tersebut bernilai fantastis, yakni mencapai 100 miliar dolar AS atau setara dengan Rp 1.791,5 triliun.
Direktur Jenderal Imigrasi Zakaria Shaaban mengonfirmasi bahwa pihaknya telah memeriksa sebanyak 266 warga negara asing dari 40 negara di lokasi tersebut. Hasil pemeriksaan awal menunjukkan bahwa seluruh individu memiliki dokumen perjalanan dan izin tinggal yang sah.
Dari total tersebut, 256 orang memegang izin kunjungan sosial (social visit passes) dan 10 orang memegang izin kunjungan profesional di bawah skema digital nomad Malaysia (DE Rantau).
Terkait tuduhan adanya warga Israel, otoritas menjelaskan adanya celah hukum paspor ganda. Malaysia secara hukum tidak memiliki aturan spesifik yang melarang individu berdarah Israel untuk masuk jika mereka menggunakan paspor sah dari negara kedua (kewarganegaraan ganda).
Meski demikian, pihak imigrasi menegaskan akan terus melakukan investigasi lebih lanjut terhadap setiap hal yang menimbulkan kecurigaan atau jika ada informasi baru mengenai penyalahgunaan identitas, dokumen perjalanan, fasilitas imigrasi, atau pelanggaran kondisi izin..
The Network School didirikan pada tahun 2024 oleh Balaji Srinivasan, seorang investor terkemuka asal Amerika Serikat sekaligus mantan Chief Technology Officer (CTO) Coinbase.
Lembaga ini digambarkan sebagai komunitas bagi para pegiat teknologi (frontier community of techno-optimists) yang bertujuan merealisasikan konsep network state, yakni membangun komunitas fisik di dunia nyata bagi para inovator yang terkoneksi secara digital. Srinivasan sebelumnya hanya menyebut lokasi sekolah ini berada di pulau buatan "dekat Singapura", sebelum akhirnya terkonfirmasi berada di Johor.
Meskipun pemeriksaan imigrasi berjalan profesional, Balaji Srinivasan menyatakan kekecewaannya. Ia menilai tindakan inspeksi mendadak tersebut dapat merusak reputasi Malaysia yang saat ini sedang berambisi menjadi pusat teknologi global (global tech hub).
Sebagai bentuk protes dan tuntutan kepastian hukum, Srinivasan mengambil langkah tegas dengan menahan rencana investasi lanjutan sebesar USD 500 juta untuk pengembangan proyek ini. Ia menegaskan investasi tersebut baru akan dicairkan jika ada jaminan regulasi yang jelas dari pemerintah setempat.
Kini, Srinivasan mendesak adanya jaminan hukum khusus atau nota kesepahaman (MoU) langsung dari Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Langkah ini diharapkan dapat memberikan perlindungan resmi serta prediktabilitas regulasi bagi operasional komunitas teknologi internasional yang dibawa oleh The Network School di masa depan.
Di sisi lain, pemerintah Malaysia menyatakan bahwa meski pemeriksaan paspor tahap awal telah selesai, investigasi yang lebih luas mengenai kepatuhan izin tata guna lahan dan aturan pendidikan lokal masih tetap berjalan terbuka.***
Editor : Ibnu YuniantoSumber : Radar Bali