NEGARA, radarbali.jawapos.com - Sempat mangkrak 4 tahun lebih, Mal Pelayanan Publik (MPP) Jembrana yang dibangun bupati periode sebelumnya, akhirnya resmi beroperasi, Jumat (20/9/2024).
Bupati Jembrana I Nengah Tamba meresmikan MPP Jembrana yang diikuti 23 lembaga dan instansi. Sehingga, dengan mendekatkan pelayanan, masyarakat lebih mudah, murah dan efektif untuk pengurusan pelayanan publik dalam satu tempat.
Pelayanan publik yang dimaksud, diantaranya pengurus KTP, pembayaran perpajakan, bank daerah, BPHTB, PBB, bahkan SIM, Samsat dan paspor juga bisa dilakukan dalam satu tempat di MPP.
Totalnya, ada 23 instansi, 1 instansi pemerintah Provinsi Bali, termasuk 14 instansi perangkat daerah dan 8 instansi vertikal yang membuka layanan di MPP Jembrana.
Dengan adanya pelayanan paspor di MPP Jembrana, masyarakat Jembrana tidak perlu ke kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja untuk pelayanan permohonan paspor baru dan pergantian paspor.
Bupati Jembrana I Nengah Tamba, mengungkapkan MPP Jembrana adalah suatu keharusan dan kewajiban yang akhirnya dapat direalisasikan.
Bupati Tamba menyampaikan harapannya agar MPP ini memberikan manfaat besar bagi masyarakat, terutama dalam hal pelayanan yang lebih cepat, transparan, nyaman, dan akuntabel.
“Dengan adanya MPP ini, kami berharap masyarakat Jembrana dapat membiasakan diri untuk datang mengurus keperluan mereka. Tidak perlu lagi berpindah dari satu meja ke meja lain, atau harus menunggu hingga hari berikutnya.
Semua proses dapat diselesaikan dalam satu hari di tempat yang representatif ini,” ujar Bupati Tamba usai pemotongan pita soft launching MPP Jembrana, Jumat (20/9/2024).
Bupati Tamba juga menyebutkan bahwa soft launching ini masih merupakan tahap awal, di mana beberapa pembenahan dan evaluasi akan dilakukan dalam satu bulan ke depan.
Setelah itu, MPP Jembrana akan siap untuk grand opening yang direncanakan akan dilakukan serentak di seluruh Indonesia oleh Menteri PANRB.
Dengan hadirnya MPP ini, diharapkan dapat mempermudah akses masyarakat terhadap berbagai layanan publik di satu lokasi, yang terintegrasi dan efisien.
“Masih ada dua hal yang perlu kami selesaikan, yaitu pusat bisnis (business center) dan sistem layanan Jembrana Satu Data Dari Desa (JSDDD) Kami akan menyediakan semuanya di sini, sehingga gedung ini benar-benar menjadi pusat pelayanan publik bagi masyarakat Jembrana,” terangnya.
Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Made Gede Budhiarta menjelaskan, gedung MPP Jembrana tidak digunakan sejak selesai dibangun empat tahun lalu, karena belum dilengkapi dengan fasilitas pendukung.
Sempat dianggarkan tahun 2020, tetapi direfokusing untuk penanganan pandemi Covid-19. Kemudian mulai tahun 2023 penataan dilanjutkan lagi dengan anggaran BKK Provinsi Bali di era pemerintahan Bupati Jembrana I Nengah Tamba.
Saat ini gedung MPP sudah memiliki saran dan prasarana yang memadai dan lengkap. MPP ini akan melayani pelayanan publik naik yang dari organisasi perangkat daerah (OPD) Jembrana dan lembaga atau instansi lain. (bas)
Editor : Rosihan Anwar