NEGARA, Radar Bali.id - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jembrana, merekomendasikan agar keruangan Rumah Sakit Umum (RSU) Negara segera diaudit.
Hal tersebut tertuang dalam keputusan DPRD Jembrana Nomor 03 Tahun 2025, tentang rekomendasi atas laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) bupati Jembrana Tahun 2024.
Ketua DPRD Jembrana Ni Made Sri Sutharmi dikonfirmasi mengatakan bahwa sesuai hasil inspeksi mendadak komisi III DPRD Jembrana mengenai keuangan adalah salah satunya mengenai utang pembelian obat RSU Negara kepada penyedia atau perusahaan farmasi mencapai miliaran rupiah. ”Ya sesuai hasil sidak komisi III," tegasnya, Selasa (18/2/2025).
Mengenai rekomendasi agar segera audit keuangan RSU Negara tersebut, salah satu rekomendasi DPRD atas LKPJ Bupati Tahun 2024 yang dibacakan Wakil Ketua II DPRD Jembrana I Wayan Wardana, dalam rapat paripurna di DPRD Jembrana, Senin (17/2/2025) lalu.
Disebutkan, berkaitan dengan kondisi keuangan di RSU Negara agar dilakukan audit segera dan kedepan agar dilakukan pengawasan melekat. Terkait kondisi bangunan RSU dan laporan keuangan, diminta kepada Bupati kedepan untuk bisa memperhatikan kondisi gedung, sarana prasarana, alkes dan stok obat di RSU Negara.
Hal ini terlihat pada kunjungan kerja Komisi III dan menemukan adanya kondisi keuangan RSUD, sehingga diupayakan pengawasan melekat terhadap manajemen RSU secara berkelanjutan. ”Apabila dipandang perlu melibatkan akuntan publik agar adanya penilaian yang sehat serta mencegah terjadinya beban berlebih terhadap keuangan RSU Negara,” ujarnya
Selian mengenai keuangan, untuk perbaikan atas praktek penyelenggaraan pemerintahan kepada Bupati Jembrana, perbaiki dan tingkatkan pelayanan di RSU Negara mulai dari penerimaan pasien sampai dengan penindakan pasien. Terhadap beberapa keluhan terkait pelayanan BPJS di RSU agar dikomunikasikan lebih intensif dengan BPJS dan dicarikan solusi terbaik.
Rekomendasi terkait dengan pelayanan RSU Negara, karena banyak laporan yang masuk ke DPRD terkait pelayanan RSU dan layanan BPJS. ”Diperlukan petugas verifikasi pelayanan BPJS yang lebih bijak dan sabar memberikan penjelasan kepada keluarga pasien sehingga tidak ada persepsi yang salah dan mengarahkan pasien kepada layanan yang pro ke masyarakat," ujarnya.
Aturan BPJS yang memberatkan masyarakat sebaiknya dikomunikasikan secara intensif dan bila perlu melibatkan jajaran pimpinan daerah. ”Kami di DPRD secara prinsip membantu mempermudah dan mempermurah layanan kepada masyarakat Jembrana,” ujarnya. [*]
Editor : Hari Puspita