NEGARA, Radar Bali.id - Jembatan darurat yang dibangun swadaya warga di Banjar Sekarkejula Kelod, Desa Yehembang Kauh, Kecamatan Mendoyo, ambruk.
Jembatan darurat berbahan bambu tersebut, merupakan pengganti dari jembatan permenen yang putus total karena banjir bandang tahun 2022 lalu. Sedangkan berbaikan yang direncanakan tahun ini, dibatalkan karena terdampak efisien anggaran pemerintah pusat.
Jembatan darurat ambruk karena bahan utama jembatan dari bambu sudah mulai rapuh termakan usia.
Jembatan darurat juga sudah beberapa kali tersapu banjir saat air sungai meluap, sehingga struktur jembatan mudah ambruk. ”Sudah sering rusak, diperbaiki warga. Tapi sekarang ini rusak sampai ambruk,” ujar Kelian Banjar Sekarkejula Kelod I Nyoman Supardi.
Saat jembatan ambruk pekan lalu, tidak ada korban jiwa dari warga. Tetapi sebanyak 15 kepala keluarga (KK) terisolasi ketika debit air sungai naik. Jika air sungai surut, warga beraktivitas dengan menyeberang sungai. ”Kalau sudah hujan, air sungai naik, anak -anak tidak bisa sekolah,” ungkapnya.
Jembatan darurat tersebut, menurut informasi yang diterima Supardi, sudah masuk rencana untuk dibangun tahun 2025 ini. Sayangnya, jembatan permanen tidak terwujud tahun ini karena anggaran perbaikan tidak ada. ”Kabarnya tahun ini diperbaiki, tapi katanya yang saya dengar kena pemotongan anggaran,” imbuhnya.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Bidang Bina Marga Gede Sony Indrawan mengatakan, pembangunan jembatan di Banjar Sekarkejula Kelod atau disebut jembatan pangkung Sekarkejula, memang masuk dalam rencana pembangunan jembatan tahun 2025 ini. ”Karena adanya efisiensi, akhirnya batal dilaksanakan,” jelasnya.
Pembangunan jembatan pangkung Sekarkejula, rencananya dibangun dengan anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) Specific Grant (SG). Dengan panjang jembatan sekitar 20 meter, dianggarkan Rp 3,1 miliar. Karena batal dibangun dengan anggaran DAU, masih dicarikan alternatif sumber anggaran sehingga jembatan bisa segera dibangun. ”Kasih menunggu arahan pimpinan, untuk alternatif sumber anggarannya,” imbuhnya.
Batalnya rencana pembangunan jembatan tersebut, salah satu dampak dari pemotongan transfer pusat ke daerah, termasuk ke Jembrana sebesar Rp 28 miliar. Akibatnya rencana rehablitasi jalan dan pembangunan jembatan batal dilaksanakan tahun ini.
Pemotongan sebesar Rp 28 miliar, merupakan alokasi untuk kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PUPRPKP) Jembrana. Terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) Specific Grant (SG) sebesar Rp 21,1 miliar dan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik sebesar Rp 7,8 miliar. [*]
Editor : Hari Puspita