NEGARA, Radar Bali.id - Masa sulit efisiensi harus putar otak untuk membiayai proyek infrastruktur. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jembrana mengusulkan program prioritas pembangunan di Jembrana yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Provinsi Bali pada tahun anggaran 2026 mendatang.
Karena dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kecil dan sumber pendapatan transfer dari pusat yang berkurang lantaran efisiensi seperti tahun ini, maka membutuhkan dukungan keuangan dari BKK baik provinsi dan kabupaten lain di Bali.
Permohonan usulan BK Provinsi Bali untuk tahun 2026, nilainya sebesar Rp 755,4 miliar. Usulan anggaran BKK Provinsi Bali tersebut, untuk 38 item usulan kegiatan prioritas di Jembrana.
”Usulan itu untuk pembangunan infrastruktur di Jembrana, baik berupa bangunan gedung, jalan dan jembatan,” ujar Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PUPRPKP) Jembrana I Wayan Sudiarta.
Sudiarta merinci, setiap item usulan disampikan oleh masing-masing dinas, lembaga atau instansi. Sehingga ada beberapa item usulan memiliki beberapa jenis pekerjaan yang membutuhkan dukungan anggaran dari provinsi. Misalnya, usulan dinas PUPRPKP untuk prioritas kegiatan perbaikan jalan, jembatan dan irigasi.
”Sebagian besar usulan untuk kegiatan peningkatan infrastruktur di Jembrana,” ungkapnya.
Diantaranya untuk memperbaiki sekitar 214,21 kilometer rusak berat dan rusak ringan dari total jalan kabupaten di Jembrana sepanjang 1.003,74 kilometer.
Selain itu, untuk perbaikan jembatan harus diperbaiki karena rusak berat seperti jembatan penghubung Banjar Munduk Ranti, Desa Tukadaya dengan Banjar Pebuahan, Desa Banyubiru. Jembatan yang rusak berat karena banjir tahun 2022 lalu diusulkan anggaran sekitar Rp 6 miliar.
Sudiarta menambahkan, selain mengusulkan kegiatan prioritas pembangunan di Jembrana yang bersumber dari BKK Provinsi Bali tahun anggaran 2026, Pemerintah Kabupaten Jembrana juga menjanjikan permohonan usulan BKK kepada Pemerintah Kabupaten kabupaten Badung.
Permohonan usulan kegiatan BKK Badung sekitar Rp 500 miliar, khusus untuk bantuan kegiatan infrastruktur jalan, jembatan dan irigasi. Permohonan usulan BKK Badung yang disampaikan, juga masuk dalam usulan kegiatan BKK Provinsi Bali. ”Usulan BKK ke Badung, untuk jalan, jembatan dan irigasi, juga masuk di usulan BKK Provinsi Bali," terangnya.
Permohonan usulan BKK Badung untuk jalan, jembatan dan irigasi tersebut sebagai alternatif jika nantinya usulan BKK Provinsi Bali tidak disetujui. Karena belum tentu semua usulan kegiatan yang membutuhkan sumber anggaran BKK Provinsi maupun Badung disetujui. ”Kami hanya mengusulkan, semoga disetujui semua usulan,” terangnya.
Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan dalam sebuah kesempatan menyampaikan, di tengah pemerintah saat ini melakukan efisiensi anggaran.
Efisiensi anggaran dari Pemerintah Pusat berdampak signifikan terhadap infrastruktur di kabupaten Jembrana. ”Di tengah situasi efisiensi anggaran dan situasi anggaran yang tidak mudah, kita berupaya memenuhi aspirasi masyarakat,” ujarnya.
Salah satu upaya yang dilakukan saat ini untuk perbaikan infrastruktur di Jembrana, melalui BKK, hasil dari pendapatan Pajak Hotel dan Restoran (PHR) dari kabupaten Badung, Gianyar dan Kota Denpasar. Tiga kabupaten ini, menjadi daerah yang memiliki potensi sumber pendapatan besar dari pariwisata.
BKK tersebut sebagai pemerataan hasil pariwisata untuk pembangunan seluruh Bali, termasuk Jembrana. ”Kami akan berupaya melakukan pendekatan dengan meminta BKK ke Kabupaten Badung, Gianyar dan Denpasar dari hasil bagi pajak hotel dan restoran," ucapnya. [*]
Editor : Hari Puspita