NEGARA, Radar Bali.id - Sejumlah pejabat kepala seksi, kepala bidang, camat dan sekretaris dinas dimutasi, Senin (30/6/2025).
Total sebanyak 34 orang pejabat dimutasi dari jabatan lama untuk jabatan baru. Mutasi pertama tahun ini, merupakan mutasi pertama pemerintah Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan dan Wakil Bupati I Gede Ngurah Patriana Krisna.
Mutasi jabatan ini, juga sudah mendapat rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri dan persetujuan teknis dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Karena sesuai ketentuan, sebelum enam bulan setelah pelantikan kepala daerah terpilih, mutasi jabatan harus mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri.
”Mutasi sudah ada rekom mendagri dan pertek BKN," kata Kapala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Jembrana Siluh Ktut Natalis Semaradani.
Menariknya, pelantikan oleh Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan di tempat terbuka. Tempat pelantikan sengaja dipilih tempat terbuka karena sejumlah pertimbangan. Diantaranya efisiensi, kemudian untuk melatih kepekaan pegawai melihat lingkungan di sekitarnya.
”Pelantikan dipilih subak agar pejabat dekat dengan warga, paham kesulitan mereka berpanas panas sebagai petani sehingga lahir pejabat memiliki jiwa empati dan melayani,” ungkapnya.
Tempat yang dipilih untuk pengambilan sumpah dan janji pejabat yang dimutasi, Kembang menyebut ingin mengajak mereka melihat situasi sawah yang hari ini kering.
Padahal sawah tersebut, 3 tahun yang lalu masih bagus, karena bendungan jebol saat ini menjadi kering. ”Mereka harus melihat kondisi lingkungan, banyak petani yang enggan datang ke pegawai mengeluhkan sesuatu langsung datang ke saya, pimpinan daerah mengeluhkan sesuatu,” ungkapnya.
Kembang menekankan agar kedepan pegawai itu harus peka terhadap lingkungan, ada yang memang tidak harus dikerjakan tanpa tupoksinya. Misalnya, minimal bisa mengantar dan mengkomunikasikan dengan pimpinan bahwa ada yang rusak dan pemerintah perlu menindaklanjuti dengan perbaikan.
Mengenai pejabat yang dimutasi, Bupati Kembang menegaskan bahwa mutasi sudah mendapat persetujuan dari Mendagri maupun BKN. Mutasi juga dilakukan secara transparan dan akuntabel. ”Saya tegaskan disana dalam mutasi pertama dan seterusnya saya pastikan tidak ada yang pragmatis, tidak bayar, kedekatan, tidak setoran, tidak boleh ada itu,” tegasnya.
Kembang menegaskan, pejabat yang dimutasi murni untuk penyegaran, tour of duty pegawai. Tidak ada intervensi atau pengaruh siapapun yang memfasilitasi karena imbalan. ”Jika terbukti, siapa yang memfasilitasi saya berhentikan, tegas saya sampaikan,” tegasnya.
Bupati Kembang juga mengingatkan agar untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih, harus dimulai dari pribadi pegawainya. Kembang berharap tidak ada pegawai yang melakukan kesalahan dalam hal kecil apapun terkait jabatan, meksipun hal tersebut dianggap lumrah dan biasa, padahal salah. ” Misalnya, datang membawa sesuatu, seperti pada hari raya bawa parcel atau bawa uang hari raya. Bawa oleh-oleh, setor ini setor itu tidak boleh, cukup tunjukan kinerja saja,” tegasnya.
Pejabat yang dimutasi, agar kerja maksimal di jabatan barunya, melakukan kecepatan dalam mengeksekusi sebuah perencanaan dari kegiatan yang ada. [*]
Editor : Hari Puspita