NEGARA, Radar Bali.id – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jembrana tahun 2026 dipastikan menghadapi tantangan terberat.
Pemerintah Kabupaten Jembrana terkejut setelah menerima kabar pemotongan dana transfer dari pusat yang mencapai Rp 99,43 miliar atau 12,5 persen. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyebut pemotongan ini sebagai yang terbesar sepanjang sejarah Kabupaten Jembrana, mengancam "urat nadi" keuangan daerah.
Ketua TAPD sekaligus Sekretaris Kabupaten Jembrana, I Made Budiasa, menegaskan bahwa penurunan ini di luar prediksi. "Penurunan dana transfer 2026 merupakan titik terendah dalam sejarah," ujar Budiasa, Kamis (25/9/2025).
Berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Nomor S-62/PK/2025, alokasi dana transfer untuk Jembrana tahun anggaran 2026 turun drastis, berbanding terbalik dengan proyeksi awal TAPD yang memprediksi adanya kenaikan 2 persen.
Alokasi Vital Pelayanan Dasar Dihapus
Dampak paling mengejutkan dari pemotongan ini adalah penghapusan total (dinolkan) sejumlah alokasi dana transfer yang vital dan sebelumnya mendukung langsung pelayanan dasar masyarakat.
Sebagai perbandingan, alokasi tahun 2025 yang kini lenyap di tahun 2026 meliputi:
- DAU Bidang Pendidikan: Rp 31 Miliar
- DAU Bidang Kesehatan: Rp 11 Miliar
- DAU untuk gaji dan tunjangan PPPK: Rp 14 Miliar
- Insentif Fiskal: Rp 14,6 Miliar
Selain itu, Dana Alokasi Umum (DAU) yang tidak ditentukan penggunaannya juga mengalami penurunan sebesar Rp 13 miliar.
"Tahun anggaran 2026, semua dinolkan, tidak ada transfer dari pusat untuk alokasi-alokasi ini," terang Budiasa.
Ancaman Mandeknya Layanan Publik
Penurunan masif ini terjadi di saat Jembrana baru saja merekrut 601 ASN PPPK pada tahun 2025. Konsekuensi fiskal dari kebijakan penggajian dan tunjangan PPPK ini seharusnya didukung oleh dana pusat.
Budiasa memperingatkan bahwa konsekuensi dari defisit anggaran ini berpotensi mengancam layanan dasar masyarakat. Sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur disebut berpotensi mandek dan dikhawatirkan Jembrana akan kembali ke "zaman batu" pembangunan.
Langkah Penyelamatan Fiskal Jembrana
Menyikapi krisis ini, TAPD Jembrana bergerak cepat menyiapkan langkah-langkah penyesuaian postur Rancangan APBD 2026, baik dari sisi pendapatan maupun belanja daerah.
"Tentunya kami masih menunggu arahan dan kebijakan strategis Bapak Bupati serta berharap beliau memiliki jurus jitu dalam menghadapi tantangan ini," kata Budiasa.
Pemerintah Kabupaten Jembrana berkomitmen untuk mencari solusi terbaik melalui jalur resmi dan kolaboratif, serta menjamin pelayanan publik tetap diberikan secara optimal. Budiasa menutup dengan harapan seluruh elemen masyarakat dapat menjaga kondusivitas dan memberikan dukungan terhadap upaya pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas fiskal dan keberlanjutan pembangunan.[*]
Editor : Hari Puspita