NEGARA, Radar Bali.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong Pemerintah Daerah lebih proaktif dalam melakukan inventarisasi, sertifikasi, serta pemutakhiran data aset dan pajak.
Karena sering menjadi sumber permasalahan, terutama terkait sinkronisasi data pusat dan daerah.
Hal tersebut disampaikan Kasatgas Korsup Wilayah V.2 KPK Nurul Iksan Al Huda saat rapat koordinasi Pemerintah Kabupaten Jembrana bersama KPK terkait penyelesaian permasalahan aset daerah serta optimalisasi pendapatan daerah dari sektor pajak, di ruang rapat Jimbarwana, Kantor Bupati Jembrana, Senin (10/11/2025) lalu.
Menurutnya, pengelolaan aset dan pajak daerah merupakan salah satu fokus pengawasan KPK dalam upaya pencegahan korupsi di daerah.
Pihaknya mendorong pemerintah daerah agar lebih proaktif dalam melakukan inventarisasi, sertifikasi, serta pemutakhiran data aset dan pajak.
Karena seringkali permasalahan muncul karena data aset tidak lengkap atau tidak sinkron antara daerah dan pusat. ”Melalui koordinasi seperti ini, kami berharap semua pihak bisa duduk bersama mencari solusi konkret,” kata Nurul Iksan Al Huda.
Selain membahas aset dan pajak, rakor juga menyoroti langkah-langkah strategis digitalisasi layanan pajak daerah untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi penerimaan.
Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan menegaskan komitmen daerah untuk terus menertibkan aset milik pemerintah serta meningkatkan potensi pajak daerah guna memperkuat kemandirian fiskal. ”Kita ingin seluruh aset daerah tertata dan memiliki kejelasan status hukum. Selain itu, optimalisasi pajak juga penting untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan,” ujarnya.
Menurutnya, keberadaan KPK RI dalam pendampingan dan pembinaan pengelolaan aset daerah menjadi bentuk nyata sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
”Kami sangat terbantu dengan arahan dari KPK, terutama dalam menuntaskan aset-aset yang masih bermasalah dan belum bersertifikat,” tambahnya.
Bupati Kembang berharap hasil dari pertemuan ini menjadi pijakan penting bagi Pemkab Jembrana dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah. “Kami berkomitmen mewujudkan Jembrana yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik-praktik yang dapat merugikan keuangan negara,” tegasnya. [*]
Editor : Hari Puspita