NEGARA, Radar Bali.id – Dampak fenomena musim kemarau kini mulai membayangi sektor pertanian di Kabupaten Jembrana.
Berdasarkan pendataan terbaru Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan (Distan) Jembrana pada Jumat (10/7/2026), sebanyak 45 hektare lahan persawahan warga terdeteksi mengalami kekeringan. Dengan tingkat keparahan ringan hingga sedang.
Baca Juga: 132 Sumur Bor Pertanian di Jembrana Dinilai Masih Kurang untuk Cegah Sawah Kekeringan
Kepala Bidang Pertanian Distan Jembrana, I Komang Ngurah Arya Kusuma, 48, memaparkan dari total 45 hektare sawah terdampak tersebut, seluas satu hektare di antaranya telah berhasil dipulihkan secara penuh.
Sementara untuk 44 hektare sisanya saat ini masih terus diakselerasi proses penanganannya agar tidak sampai memicu gagal panen alias puso.
Baca Juga: Langganan Krisis Air Bersih, Nusa Penida Dinilai Perlu Pengadaan Sumur Bor Skala Besar
”Sebagian besar lahan masih berada pada kategori kekeringan tingkat ringan dan sedang. Satu hektare sudah berhasil pulih, dan sisanya terus kami genjot upaya penanganannya melalui langkah recovery,” ujar Arya Kusuma saat dikonfirmasi, Jumat (10/7/2026) pukul 10.00 Wita.
Arya mengemukakan, jurus utama yang diandalkan Distan saat ini adalah mengoptimalkan operasional sarana sumur bor sebagai sumber pasokan air alternatif bagi lahan yang debit irigasinya mulai kritis.
Pemanfaatan sumur bor dinilai menjadi solusi taktis yang paling cepat untuk menjaga kelembapan tanah di tengah kemarau.
”Sampai saat ini belum ada petak sawah yang sampai alami puso,” tegasnya.
Guna mengantisipasi durasi musim kemarau yang berpotensi meluas, Distan Jembrana telah merampungkan pemetaan terhadap kelaikan sarana air tanah milik kelompok tani.
Saat ini, Jembrana mencatat kepemilikan 119 unit sumur bor dalam—dengan rincian 110 unit berstatus berfungsi baik dan 9 unit dalam kondisi rusak. Di samping itu, terdapat pula 370 unit sumur bor dangkal, di mana 331 unit dapat beroperasi optimal dan 39 unit lainnya mengalami kerusakan teknis.
Terkait sumur bor dalam yang rusak, pihaknya telah mengajukan usulan perbaikan ke Balai Wilayah Sungai (BWS). Sementara untuk perbaikan sumur bor dangkal, Distan mengakui adanya kendala efisiensi anggaran pemerintah.
”Untuk sumur bor dangkal yang rusak, untuk sementara swadaya diupayakan oleh kelompok tani. Sebab sesuai ketentuan hibah, setelah aset diserahterimakan, biaya operasional serta pemeliharaan menjadi tanggung jawab kelompok penerima,” jelas Arya.
Sebelumnya, langkah mitigasi dinas telah disosialisasikan secara masif.
Informasi prakiraan cuaca dari BMKG ditransmisikan secara berkala kepada para petani melalui Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) agar pola tanam dapat disesuaikan lebih dini.
Petani juga diajak menerapkan sistem efisiensi irigasi metode air terputus (intermittent irrigation), yakni sawah tidak terus-menerus digenangi, melainkan digilir pada fase tumbuh yang krusial saja guna menghemat ketersediaan air. [*]
Editor : Hari Puspita