NEGARA, Radar Bali.id – Dampak musim kemarau di Kabupaten Jembrana semakin meluas. Hingga Kamis (13/8/2026), sebanyak 11 desa dilaporkan mengalami krisis air bersih.
Sedikitnya 400 kepala keluarga (KK) terdampak dan kini sangat bergantung pada bantuan distribusi air bersih dari pemerintah.
Kepala Pelaksana BPBD Jembrana I Putu Agus Artana Putra mengatakan, BPBD telah menyalurkan lebih dari 100 ribu liter air bersih ke wilayah-wilayah yang mengalami kekeringan. Namun, jumlah desa maupun warga terdampak diperkirakan masih akan terus bertambah seiring musim kemarau yang belum menunjukkan tanda-tanda berakhir.
”Jumlah desa dan warga terdampak kemungkinan terus meningkat karena musim kemarau masih berlangsung. Distribusi air bersih juga akan terus kami lakukan sesuai kebutuhan masyarakat,” ujarnya pada Kamis (13/8/2026).
Di tengah meluasnya dampak kekeringan, BPBD Jembrana bersama BPBD Provinsi Bali telah menggelar rapat membahas kemungkinan penetapan status siaga darurat bencana akibat musim kemarau, termasuk potensi kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Meski demikian, Agus menegaskan hingga kini belum ada keputusan menetapkan status siaga darurat bencana. Saat ini pemerintah masih melakukan asesmen untuk memastikan seluruh indikator yang dipersyaratkan telah terpenuhi.
Menurutnya, penetapan status tersebut tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa. Pemerintah harus mengacu pada sejumlah indikator, di antaranya informasi rinci dari BMKG mengenai kondisi kemarau, luas wilayah terdampak, durasi musim kemarau, serta dampak yang ditimbulkan.
Selain itu, BPBD juga masih mengkaji tingkat keparahan krisis air bersih, termasuk jumlah desa dan kepala keluarga yang terdampak sebelum mengajukan penetapan status. ”Harus ada kajian yang komprehensif. Tidak bisa serta-merta menetapkan status siaga darurat bencana,” tegasnya.
Agus menjelaskan, masyarakat juga perlu memahami perbedaan antara status siaga dan tanggap darurat bencana. Saat ini, Jembrana masih berada pada tahap kesiapsiagaan. Fokus pemerintah adalah menyiapkan personel, peralatan, serta langkah-langkah penanganan agar dampak kemarau tidak semakin meluas.
Status siaga lebih menekankan kesiapsiagaan petugas dalam menghadapi dan menangani potensi bencana. Berbeda dengan tanggap darurat yang diberlakukan ketika bencana telah terjadi dan membutuhkan penanganan darurat. ”Meskipun belum ditetapkan status siaga bencana, kami sudah melakukan kesiapsiagaan menghadapi kemarau ini dan membantu masyarakat terdampak,” tegasnya. [*]
Editor : Hari PuspitaSumber : Radar Bali