NEGARA, Radar Bali.id – Antrean kendaraan menuju Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, kian sulit dianggap sebagai persoalan musiman. Hampir setiap hari kepadatan terjadi.
Baca Juga: Atap Warung Ditabrak Bus, Warga Gilimanuk Resah Gang Permukiman Dijadikan Jalur Alternatif
Bahkan, gang-gang permukiman warga di Kelurahan Gilimanuk ikut menjadi jalur alternatif kendaraan untuk menghindari antrean menuju pelabuhan.
Kondisi ini menjadi perhatian serious Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan. Menurutnya, persoalan di pintu keluar-masuk Bali tersebut tidak cukup hanya diselesaikan dengan menambah kapasitas dermaga. Sebab, daya tampung kawasan pelabuhan juga dinilai sudah perlu dibenahi.
"Sebenarnya yang perlu kita utamakan adalah perluasan. Tidak hanya peningkatan kapasitas ASDP, tetapi rasanya perlu perluasan atau kalau memungkinkan dibangun pelabuhan baru,” ujar Kembang.
Sorotan tersebut muncul di tengah pengerjaan peningkatan kapasitas Dermaga II atau Movable Bridge (MB) II Gilimanuk. Dermaga yang sebelumnya memiliki daya dukung sekitar 20-30 ton ditingkatkan menjadi 50 ton.
Namun, selama pengerjaan berlangsung, operasional dermaga tersebut sementara terganggu sehingga kapasitas layanan penyeberangan ikut terpengaruh. Dampaknya terasa hingga kawasan sekitar pelabuhan. Antrean kendaraan tidak hanya memenuhi jalur utama, tetapi dalam kondisi tertentu kendaraan memanfaatkan gang permukiman warga sebagai akses alternatif menuju Pelabuhan Gilimanuk.
Bagi warga Gilimanuk, kondisi tersebut membuat persoalan antrean tidak lagi sebatas urusan pengguna jasa penyeberangan. Aktivitas kendaraan yang masuk ke jalur-jalur permukiman berpotensi mengganggu mobilitas warga dan aktivitas masyarakat setempat.
Persoalan antrean ini sejatinya bukan baru muncul ketika proyek peningkatan MB II dimulai. Sebelumnya, keluhan sopir truk terkait kepadatan di lintasan Gilimanuk-Ketapang juga telah disampaikan langsung Bupati Kembang kepada pemerintah pusat dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Pengembangan Wilayah Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Senin (20/7/2026) lalu.
Rapat tersebut dipimpin Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), bersama sejumlah menteri terkait, Gubernur Bali Wayan Koster, serta kepala daerah se-Bali.
Dalam forum tersebut, Kembang menyampaikan persoalan antrean panjang yang selama ini dikeluhkan sopir angkutan logistik. Bahkan, menurutnya, kemacetan tidak hanya terjadi saat momentum tertentu, tetapi mulai dirasakan pada hari-hari biasa.
”Beberapa kali kami sempat berkoordinasi dengan ASDP, bahkan asosiasi sopir truk rame-rame datang ke DPRD. Dan ini saya sampaikan, kemacetan sudah parah. Tidak hanya pada hari-hari tertentu, tapi hari-hari biasa juga macet, ini dikeluhkan oleh para sopir,” kata Kembang.
Keluhan tersebut kemudian kembali mengemuka setelah pengerjaan peningkatan kapasitas Dermaga II Gilimanuk berjalan. ASDP menyebut proyek peningkatan kapasitas dermaga di Gilimanuk dan dermaga ponton di Ketapang menjadi bagian dari penguatan infrastruktur lintasan Ketapang-Gilimanuk, sekaligus persiapan menghadapi periode angkutan Natal 2026-Tahun Baru 2027 dan Lebaran 2027.
Untuk mengantisipasi kepadatan, sejumlah langkah operasional dilakukan. Mulai pengendalian arus kendaraan, optimalisasi kapal berkapasitas besar, pola tiba-bongkar-berangkat (TBB), hingga penambahan kapal perbantuan.
Sementara itu, peningkatan kapasitas Dermaga II Gilimanuk ditargetkan rampung dan dapat dioperasikan paling lambat pada periode Angkutan Lebaran 2027.
Dengan demikian, revitalisasi dermaga diharapkan mampu memperkuat kapasitas penyeberangan. Namun, pekerjaan rumah Gilimanuk masih lebih besar: memastikan antrean kendaraan tidak terus meluber ke jalan nasional, apalagi sampai masuk ke gang-gang permukiman warga.[*]
Editor : Hari Puspita
Sumber : Radar Bali