NEGARA, Radar Bali.id – Kemacetan panjang kendaraan yang hendak menyeberang ke Pelabuhan Gilimanuk tak hanya melumpuhkan arus lalu lintas, tetapi juga menyisakan krisis kebersihan yang parah.
Baca Juga: Bukan Lagi Musiman, Antrean Gilimanuk Meluber ke Gang, Bupati Kembang Desak Pelabuhan Baru
Sampah plastik berserakan memadati sepanjang Jalan Denpasar-Gilimanuk hingga jalur alternatif di pemukiman warga.
Volume sampah yang melonjak drastis memaksa petugas kebersihan Kelurahan Gilimanuk bekerja ekstra keras. Lurah Gilimanuk, Ida Bagus Tony Wirahadikusuma, mengungkapkan bahwa tumpukan sampah yang didominasi jenis anorganik dan residu kini menjadi persoalan mendesak.
”Kurang lebih setengah ton jenis anorganik dan residu di jalan utama. Kalau di perkampungan yang dilewati kendaraan, menurut petugas kebersihan kami bisa satu ton lebih setelah dipilah,” papar Tony pada Selasa (22/9/2026).
Penanganan sampah makin terkendala lantaran TPA setempat hanya menerima sampah organik. Pihak kelurahan pun kewalahan memilah sampahan residu yang menumpuk. Bahkan dalam tiga hari terakhir, petugas harus mengangkut sekitar 3 hingga 4 kontainer sampah hingga harus melakukan pengangkutan dua kali dalam sehari.
Bukan hanya masalah sampah, antrean panjang tanpa fasilitas sanitasi memadai memicu masalah baru yang jorok. Sejumlah pengguna kendaraan nekat buang air sembarangan di sepanjang jalur antrean, bahkan ada yang buang air besar di tepi jalan. Aroma tidak sedap pun menyengat saat petugas melakukan penyisiran kebersihan.
Menyikapi kondisi tersebut, warga meminta pengelola penyeberangan, khususnya PT ASDP, untuk ikut bertanggung jawab mengatasi dampak lingkungan dari antrean yang terjadi berulang kali. Salah satu tuntutannya adalah penyediaan tempat sampah sementara di sepanjang titik antrean.
”Sudah disampaikan saat rapat koordinasi agar ada bantuan dari pengelola penyeberangan, salah satunya menyediakan tempat sampah di sepanjang jalur antrean. Kami akan koordinasikan lagi dengan ASDP karena persoalan sampah dan sanitasi ini tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada warga dan petugas kelurahan,” tandas Tony. [*]
Editor : Hari PuspitaSumber : Radar Bali