AMLAPURA, Radar Bali.id- Kejadian menggelitik terlihat menjelang berlangsungnya rapat Paripurna DPRD Karangasem pada Senin siang (22/1/2024).
Bupati Karangasem I Gede Dana yang menghadiri undangan tersebut justru mendapat kejutan. Saat tiba di ruang rapat, sejumlah dewan yang sudah hadir di ruang rapat penyampaian materi ranperda justru kompak keluar.
Sontak kondisi tersebut membuat bingung, dan sempat menimbulkan kegaduhan. Akibat kejadian itu, sidang sempat mengalami penundaan.
Dari pantauan di lokasi, sejumlah anggota dewan yang mendadak keluar tersebut berasal dari beberapa fraksi. Seperti fraksi Golkar, Nasdem dan Gerindra. Sementara anggota dewan yang masih bertahan berasal dari PDIP dan fraksi catur warna
Salah seorang anggota Dewan dari fraksi Golkar, I Komang Sartika ditemui usai keluar dari rapat tersebut mengungkapkan, keluarnya dirinya bersama beberapa rekannya merupakan langkah walk out.
Sikap tersebut dilakukan sebagai bentuk akumulasi kekecewaan yang terjadi selama ini terhadap pihak eksekutif.
"Dari rembuk bersama teman-teman empat fraksi sebelum rapat Paripurna sepakat melakukan walk out, jadi kami walk out ya, bukan keluar. Alasan kami walk out karena ada beberapa catatan, seperti ketidak konsistennya bupati terhadap kesepaktan tentang APBD," kata Sartika.
Hal lain yang menjadi pemicu dari aksi tersebut karena Bupati Gede Dana mewakili eksekutif dianggap tidak pernah mengindahkan baik dari sisi pokir melalui reses. Selain itu juga tentang pengadaan LPJ hias pada perubahan APBD 2023, dimana sebelumnya pihaknya sempat meminta untuk menunda pengadaan tersebut namun oleh eksekutif tetap dilaksanakan.
Sartika menambahkan, hal lain yang juga tak kalah mengecewakan terjadi saat pembahasan RAPBD 2024. Yaitu RKA yang sudah disepakati sebelum keputusan sela tersebut, ternyata ketika ditingkat verifikasi banyak terjadi program kegiatan yang digeser.
Terlebih mandatori Perpres 53 belum diindahkan sampai sekarang. "Belum lagi soal tenaga kontrak yang sampai saat ini belum di SK kan sehingga mereka bekerja ilegal tanpa SK. Harusnya sebelum tahun 2024, sehingga Januari mereka sudah dapat gaji," bebernya.
Ia menjelaskan bahwa dengan adanya aksi walk out ini tidak bermaksud untuk menghalangi atau menghadang apapun yang dilakukan oleh Bupati Gede Dana.
Menurutnya, aksi walk out yang dilakukan dirinya dan beberapa rekannya, ingin berpikir sejenak dengan melakukan hal yang dianggap bagus untuk dilakukan pemerintah Karangasem kedepannya.
"Apalagi dari segi kehadiran ini belum korum, kami juga tidak berani memparipurnakan ranperda tersebut," tukasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Karangasem, I Wayan Suastika mengaku kaget dengan adanya aksi tersebut. Akibatnya rapat paripurna ditunda dan akan diagendakan ulang. "Kami akan jadwalkan kembali," ucap Suastika. [*]
Editor : Hari Puspita