JEMBRANA, Radar Bali.id - Wakil Bupati Jembrana, I Gede Ngurah Patriana Krisna, meminta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk melakukan evaluasi menyeluruh.
Langkah ini diambil sebagai antisipasi agar kasus keracunan makanan yang terjadi di daerah lain tidak terulang di Jembrana.
Meskipun Jembrana belum pernah mengalami kasus keracunan makanan dalam program ini, Wakil Bupati yang akrab disapa Ipat itu menegaskan bahwa evaluasi tetap penting untuk memastikan layanan tetap aman.
"Karena program ini masih baru, perlu evaluasi untuk perbaikan, terutama kualitasnya," tegas Ipat.
Ipat menekankan evaluasi harus dilakukan di setiap tahapan, mulai dari pemilihan bahan baku, proses pengolahan, penyajian, hingga distribusi makanan kepada para penerima. Menurutnya, meskipun pengolahan dan penyajian sudah baik, kualitas makanan bisa menurun jika waktu distribusi terlalu lama. "Semua harus dievaluasi untuk menjaga kualitas makanan," imbuhnya.
Saat ini, Jembrana memiliki 17 SPPG yang beroperasi. Angka ini hampir mencapai target 21 SPPG untuk melayani sekitar 58 ribu siswa di seluruh Jembrana. Masih ada beberapa SPPG yang sedang dalam proses verifikasi sebelum beroperasi.
Jembrana Siapkan Lahan untuk Bangun Dua SPPG Baru
Selain itu, Pemkab Jembrana juga telah menyiapkan lahan untuk pembangunan dua SPPG baru. Menurut Sekretaris Kabupaten Jembrana, I Made Budiasa, tim survei dari pemerintah pusat telah menilai tiga lokasi yang diajukan dan menyimpulkan dua titik paling memungkinkan untuk dibangun SPPG, yaitu di Loloan Timur, Kecamatan Jembrana, dan di Pohsanten, Kecamatan Mendoyo.
"Dua lokasi itu yang memungkinkan untuk dibangun SPPG," kata Budiasa.
Pembangunan dua SPPG ini tidak akan membebani APBD Jembrana. Pemerintah kabupaten hanya menyediakan lahan aset, sementara anggaran pembangunan dan seluruh biaya operasional akan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah pusat. "Peran daerah hanya menyiapkan lahan aset untuk mendukung program nasional ini," jelasnya.
Pemkab Jembrana juga mendorong yayasan atau kelompok masyarakat untuk berpartisipasi membangun SPPG agar jangkauan program MBG bisa lebih luas lagi, mengingat program ini tidak dianggarkan melalui APBD.[*]
Editor : Hari Puspita