AMLAPURA, radarbali.jawapos.com – DPRD Kabupaten Karangasem mendorong pemerintah daerah segera memasang kamera pengawas (CCTV) di sejumlah titik strategis yang dinilai rawan tindak kriminal. Usulan tersebut, buntut dari adanya kasus jambret yang terjadi di Kelurahan Padangkerta beberapa waktu lalu.
Ketua DPRD Karangasem, I Wayan Suastika mengungkapkan, pemasangan kamera pengawas di sejumlah titik yang dianggap rawan tindak kriminal bukan lagi sekadar wacana.
Namun sudah menjadi kebutuhan yang harus dilakukan untuk memberi rasa aman masyarakat. ”Kami mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pengadaan CCTV di wilayah strategis di Kota Amlapura termasuk juga di wilayah kecamatan,” ujar Suastika.
Ia menambahkan, kejadian penjambretan terhadap lansia tersebut menjadi alarm bahwa sistem pengawasan di ruang publik masih perlu diperkuat. "Kita semua tidak ingin kejadian serupa terulang. Korbannya lansia, kelompok yang rentan,” terangnya.
Menurutnya, negara harus hadir memberikan perlindungan. Salah satu langkah konkretnya yakni memperbanyak CCTV di titik-titik rawan. Suastika menuturkan, perkembangan Kota Amlapura sebagai pusat aktivitas ekonomi dan pemerintahan harus diimbangi dengan sistem keamanan berbasis teknologi.
Ia menilai, CCTV tidak hanya berfungsi sebagai alat bukti ketika terjadi tindak pidana, tetapi juga memiliki efek pencegahan. ”Kalau ada CCTV, pelaku kejahatan akan berpikir dua kali. Ini bukan hanya soal merekam, tapi soal mencegah. Kita ingin ruang publik kita aman, nyaman, dan masyarakat merasa terlindungi,” imbuhnya.
Secara nasional, data Kepolisian Negara Republik Indonesia menunjukkan tindak kriminal jalanan seperti pencurian dengan kekerasan dan penjambretan masih menjadi kasus yang dominan di wilayah perkotaan.
Di berbagai daerah, keberadaan CCTV terbukti membantu proses identifikasi pelaku dan mempercepat pengungkapan kasus.
DPRD Karangasem pun mendorong agar pemasangan CCTV dilakukan secara terintegrasi dengan pusat kontrol (command center) dan terkoneksi dengan aparat kepolisian.
Titik prioritas meliputi jalur protokol, kawasan pasar, pertokoan, fasilitas umum, perbankan, serta lokasi yang minim penerangan.
”Kami di DPRD siap mendukung dari sisi penganggaran. Tinggal bagaimana eksekutif menyusun perencanaan teknisnya secara matang. Jangan sampai ini hanya wacana tanpa realisasi,” tandasnya.
Ia berharap, langkah ini menjadi bagian dari komitmen bersama membangun Karangasem yang aman dan responsif terhadap dinamika sosial untuk masyarakat Karangasem secara menyeluruh.
Editor : Rosihan Anwar