DENPASAR, radarbali.jawapos.com — Kabupaten Karangasem adalah daerah yang tinggi potensi terjadi bencana. Seperti ancaman abrasi karena rata-rata 1 cm setiap tahun pasir digerus dan kebakaran hutan.
Sayangnya, dalam penganggaran program kerja di pemerintahan desa tak sepenuhnya serius memasukkan kesiapsiagaan bencana dalam rencana kerja desa.
Padahal musibah terjadi secara mendadak. Itu terungkap dalam Lokakarya Penyelarasan Rencana Aksi DRM-CCA ke dalam RPJMDes dan RKPDes yang digagas A-PAD Indonesia dan didukung Kementerian Luar Negeri Jepang (MOFA Japan) yang digelar di Tulamben, Karangasem tanggal Senin (25/5) - Selasa (26/5) lalu.
Ahli mitigasi bencana Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Provinsi Bali I Putu Dedy Rimbawan sebagai fasilitator dalam acara tersebut mengingatkan, abrasi pantai di Bali yang terjadi rata-rata 1 cm setiap tahun bukanlah angka yang bisa dianggap kecil jika dilihat dalam perspektif jangka panjang.
Ia menegaskan, kondisi tersebut seharusnya mendorong desa untuk benar-benar mengintegrasikan matriks indikator penanggulangan bencana ke dalam dokumen perencanaan desa mereka.
Arimbawa berharap, lewat langkah konkret ini, ada peningkatan status ketangguhan desa dari pratama ke madya, bahkan utama.
"Selain itu, diharapkan ada dokumen RKPDes yang benar-benar memuat prioritas pengurangan risiko bencana, serta adanya forum yang hidup sebagai tempat kebijakan dirumuskan dan kegiatan benar-benar bisa dilaksanakan," katanya.
Plt. Kalaksana BPBD Karangasem, Ida Ketut Arimbawa mengatakan, Karangasem adalah salah satu wilayah dengan beban risiko bencana tertinggi di Bali. Dari 14 jenis bencana yang diidentifikasi secara nasional, 12 di antaranya berpotensi terjadi di wilayah ini.
Abrasi pantai menggerus garis pesisir rata-rata 1 cm setiap tahunnya. Kebakaran lahan berulang terjadi, dengan Karangasem menyumbang 10 dari 100 kejadian yang tercatat.
Ada juga potensi kebocoran tangki Pertamina di Antiga yang menjadi pengingat ancaman bisa datang dari mana saja.
"Perubahan cuaca yang tidak menentu menjadikan Karangasem wilayah berisiko tinggi. Itulah mengapa kita perlu menyelaraskan anggaran pengurangan bencana dengan adaptasi perubahan iklim dan itu harus dimulai dari dokumen perencanaan desa," ujar Ida Ketut Arimbawa.
Di tengah kondisi itu, masih banyak desa yang menempatkan anggaran kebencanaan hanya pada pos tanggap darurat. Padahal, Dana Desa sesungguhnya dapat digunakan untuk kegiatan pra-bencana, mulai dari mitigasi, pembangunan rambu evakuasi, hingga pelatihan kewaspadaan dini.
Apalagi di tengah efisiensi anggaran yang sedang berjalan, ruang kolaborasi antara pemerintah desa, NGO, dan yayasan menjadi semakin penting untuk dijaga.
"Desa banyak yang menaruh anggaran di pos gawat darurat, tapi tidak memberikan porsi untuk pra-bencana. Padahal bisa," kata Arimbawa.
Melalui pendekatan klinik teknis, peserta dari tiga desa penyangga yakni Tulamben, Kubu, dan Purwakerti didampingi langsung dalam menelaah dokumen RPJMDes dan RKPDes.
Data dibagi, kesenjangan diidentifikasi, dan kegiatan-kegiatan prioritas disinkronisasi ke dalam matriks perencanaan tahun berjalan.
Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Karangasem, I Made Agus Budiyasa juga mengingatkan, kejadian kebakaran lahan yang nyata di Karangasem semestinya sudah cukup untuk mendorong desa memasukkan indikator penanggulangan bencana secara serius ke dalam matriks perencanaan desa.***
Editor : M.RidwanSumber : radarbali.jawapos.com