AMLAPURA, Radar Bali.id- Krisis air bersih yang menahun di wilayah Kecamatan Kubu, Karangasem, perlahan mulai menemukan titik terang.
Sejak awal tahun 2026, penuntasan permasalahan air bersih di wilayah gersang ini menjadi fokus utama Perumda Tirta Tohlangkir guna memberikan pelayanan yang berkeadilan bagi masyarakat.
Baca Juga: Lima Kecamatan Kacau Urusan Air Bersih di Karangasem, Cuaca Panas Ekstrem, Air PDAM Malah Mati!
Direktur Perumda Tirta Tohlangkir Karangasem, I Komang Haryadi Parwata mengungkapkan, pihaknya berkomitmen penuh menuntaskan persoalan layanan air bersih secara bertahap sesuai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Karangasem. Pada tahun 2026 ini, kompas bidik utama diarahkan untuk penyelesaian layanan air bersih di Kecamatan Kubu.
Hingga saat ini, tercatat ada empat reservoir yang telah rampung dibangun di wilayah Bungaya, Dukuh, Juntal, dan Cegi. Tahapan berikutnya yang sedang dikebut adalah pemasangan jaringan pipa transmisi agar air bersih secepatnya bisa dialirkan ke rumah-rumah warga.
”Nanti pada tahun 2027 mendatang, kami akan memetakan sekaligus menyelesaikan wilayah-wilayah lain yang masih belum terlayani air bersih,” ujarnya pada Senin, 29 Juni 2026.
Haryadi mengaku, saat ini realisasi performa Perumda Tirta Tohlangkir dalam kondisi sehat. Dari sisi kinerja keuangan dan operasional, perusahaan air minum milik Pemkab Karangasem ini juga rutin menjalani pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). ”Semoga terus membaik ke depannya,” ucapnya.
Di sisi lain, kalangan Dewan Karangasem mengingatkan agar Perumda Tirta Tohlangkir tidak hanya mengejar perluasan jaringan semata. Melainkan harus memastikan pemerataan pelayanan air bersih bagi seluruh lapisan masyarakat Karangasem.
”Kami berharap mampu mewujudkan pelayanan yang merata tanpa hanya terpusat di wilayah tertentu,” tegas Ketua DPRD Karangasem, I Wayan Suastika.
Selain itu, politisi asal Karangasem ini juga mengingatkan agar setiap investasi maupun pengembangan infrastruktur yang dilakukan Perumda Tirta Tohlangkir dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Setiap program wajib didahului oleh kajian yang matang sehingga tidak memicu persoalan hukum atau teknis di kemudian hari.
”Investasi harus melalui kajian yang baik dan sesuai aturan, sehingga hasilnya benar-benar bermanfaat dan tidak menimbulkan masalah di masa mendatang,” tandasnya.[*]
Editor : Hari Puspita