AMLAPURA, Radar Bali.id – Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Karangasem diminta memperluas keterlibatan masyarakat umum serta pengguna layanan dalam setiap Forum Konsultasi Publik (FKP).
Langkah ini dirasa penting agar penyusunan dan evaluasi standar pelayanan publik tidak sekadar formalitas antar-aparatur pemerintah, melainkan mampu menyerap aspirasi objektif masyarakat.
Baca Juga: Awas Kena Bajak! BRIDA Buleleng Dorong UMKM & Seniman Segera Daftarkan HAKI, Ini Penyebabnya
Hal tersebut ditegaskan oleh Kepala Bagian Organisasi Setda Karangasem, I Komang Cenik, saat menghadiri FKP Evaluasi Penyusunan Standar Pelayanan BRIDA Karangasem di Ruang Rapat BRIDA Karangasem pada Senin, 9 November 2026 (9/11/2026).
Cenik menekankan bahwa pelibatan tokoh masyarakat dan pengguna layanan merupakan kunci utama untuk memetakan kelemahan pelayanan yang ada di instansi pemerintah.
"Masyarakat ini berada di luar lingkaran birokrasi. Ketika melibatkan masyarakat, kita baru bisa mengetahui kekurangan pelayanan yang sebenarnya sehingga bisa jadi bahan evaluasi," ujar Cenik.
Ia menyentil kebiasaan evaluasi internal yang terkesan sekadar formalitas tanpa ada kritik membangun.
"Jangan ada kesan jeruk makan jeruk. Kalau sesama teman pegawai pasti yang dikasih masukan yang baik-baik saja. Padahal yang tahu jeleknya pelayanan BRIDA itu ya masyarakat yang dilayani," cetusnya.
Selain persoalan partisipasi publik, Cenik menyoroti skor kualitas pelayanan publik BRIDA Karangasem yang terbilang masih rendah. Berdasarkan rekapitulasi penilaian tahun 2026, BRIDA Karangasem hanya memperoleh nilai 2,25 dari skala 5.
Rendahnya nilai tersebut dipicu oleh belum terlaksananya FKP pada periode penilaian sebelumnya, minimnya indikator Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), serta belum lengkapnya laporan tindak lanjut hasil evaluasi.
"BRIDA jangan pesimis karena BRIDA ini kan unit pelayanan publik yang tergolong baru," imbaunya.
Ia membeberkan, BRIDA Karangasem baru ditetapkan sebagai Unit Pelayanan Publik (UPP) pada 2025. Pada rekap penilaian 2026, indikator FKP mendapat nilai nol karena belum pernah digelar, publikasi SKM memperoleh nilai 2, dan rencana tindak lanjut SKM mendapat nilai 1. Indikator kecepatan tindak lanjut juga mendapat nilai nol akibat tidak adanya dokumen laporan pendukung.
"Walaupun evaluasi dilaksanakan, kalau tidak ada laporan tindak lanjutnya, nilainya tetap rendah," tegas Cenik.
Cenik berharap FKP ini menjadi titik balik pembenahan BRIDA. Mengingat bobot penilaian kebijakan pelayanan publik sangat besar mencapai 30 persen, disusul profesionalisme SDM sebesar 18 persen, sarana prasarana 15 persen, pengaduan/konsultasi 15 persen, sistem informasi 15 persen, dan inovasi pelayanan sebesar 7 persen.
Sementara itu, Sekretaris BRIDA Karangasem, Wayan Sadiada, menjelaskan bahwa FKP ini digelar sebagai wadah komunikasi dua arah antara pihak BRIDA dengan perangkat daerah, akademisi, praktisi, serta elemen masyarakat.
Dalam forum tersebut, BRIDA mengevaluasi 5 standar pelayanan utama, mencakup: fasilitasi riset dan kajian daerah, pemanfaatan hasil riset dan kajian, pemanfaatan hasil invensi dan inovasi daerah, pendaftaran serta pemeliharaan kekayaan intelektual (KI), dan pengelolaan pengaduan pelayanan publik. [*]
Editor : Hari PuspitaSumber : Radar Bali