Padahal tahun 2020 lalu, Satpol PP Kabupaten Klungkung telah meminta pihak pembangun, yakni Putu Gara asal Kelurahan Semarapura Kangin melakukan pembongkaran terhadap bangunan rumah tersebut.
Sebab berdasarkan hasil koordinasi Satpol PP Klungkung dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Klungkung tahun 2020 lalu, terungkap bahwa tanah sisa LC hanya bisa dimanfaatkan untuk membuat fasilitas umum yang pembangunannya tetap harus memperhatikan sempadan sungai dan juga jalan.
Sementara, dari pihak Putu Gara yang pada awal tahun 2020 berjanji pada Satpol PP Klungkung akan membongkar sendiri bangunan rumah tersebut dalam kurun waktu dua minggu justru melanjutkan pembangunan rumahnya.
Bila pada tahun 2020 lalu, pembangunan rumah itu baru sampai pendirian dinding, adapun kini telah beratap genting.
Mendapat informasi aktivitas pembangunan rumah mencaplok lahan sisa program LC masih berlanjut, Satpol PP Klungkung turun ke lokasi, Selasa (9/5/2023).
Hanya saja saat turun ke lokasi, Kasatpol PP dan Pemadam Kebakaran Klungkung, Dewa Putu Suwarbawa saat dikonfirmasi, Rabu (10/5/2023) mengungkapkan, lokasi pembangunan rumah di Jalan Subali itu dalam kondisi sepi.
Akhirnya Satpol PP Klungkung langsung mendatangi tempat kontrakan Putu Gara yang masih di wilayah Klungkung. Menurutnya Putu Gara nekat membangun meski tidak mampu menunjukkan bukti kepemilikan lahan dan tidak memiliki Izin Mendirikan Bangun (IMB) bermodal coba-coba. “Berdasar hal-hal itu saya perintahkan agar berhenti, tidak lagi melanjutkan pembangunan.
Dan, pemilik bersedia secara lisan. Perkembangan lebih lanjut, akan saya tindaklanjuti sesuai SOP Polpp bila nekat melanjutkan pembangunan,” kata pria yang baru menjabat posisi Kasatpol PP Klungkung sejak tiga bulan lalu itu.
Sebelumnya diberitakan, Putu Gara tidak mengetahui lahan di bawah bangunan rumahnya itu milik siapa. Namun Gara mendengar bahwa itu tanah sisa konsolidasi tanah dan pengaplingan.
Lantaran tidak memiliki rumah dan mulai bosan hidup di rumah kontrakan, Gara nekat membangun rumah di lahan tersebut. Sebelum membangun, menurut pemilik bangunan sudah meminta izin kepada klian banjar dan bendesa setempat.
Hanya saja ketika Satpol PP Klungkung melakukan konfirmasi kepada bendesa bersangkutan, pasalnya tidak pernah memberikan izin kepada yang bersangkutan. [dewa ayu pitri arisanti/radar bali Editor : Hari Puspita