NUSA PENIDA, Radar Bali.id — Polemik pembongkaran proyek lift kaca di Pantai Kelingking, Nusa Penida, saat ini memasuki babak baru.
Setelah sebelumnya Gubernur Bali Wayan Koster memerintahkan pembongkaran, kini Bupati Klungkung, I Made Satria, menyatakan dukungan penuhnya terhadap inisiatif para Bendesa Adat se-Kecamatan Nusa Penida untuk beraudiensi dengan Gubernur.
Dukungan ini menjadi angin segar bagi Forum Paiketan Sejebak Bendesa Adat se-Nusa Penida yang bersikukuh meminta pembangunan lift tersebut dilanjutkan demi kepentingan pariwisata lokal.
Bupati Satria bahkan mengaku telah menyampaikan keinginan audiensi ini kepada Gubernur Koster sebelum perintah pembongkaran dikeluarkan.
Bupati Satria: Gubernur Siap Menerima
I Made Satria menjelaskan bahwa dirinya telah berperan menjembatani komunikasi antara Bendesa Adat dengan Pemerintah Provinsi.
“Sebenarnya sebelum jumpa pers, bendesa adat sempat menyampaikan kepada saya agar mengantar mereka (melakukan audiensi). Tetapi karena ada kegiatan, saya laporkan langsung ke Bapak Gubernur.
Beliau (Gubernur) masih ada kegiatan, sehingga akan dijadwalkan di lain waktu. Saya sudah sampaikan ke Bapak Gubernur dan Bapak Gubernur siap menerima,” terang Satria.
Satria menegaskan kesiapannya untuk memfasilitasi pertemuan tersebut dan membuka lebar pintu mediasi demi mencari solusi terbaik.
“Tidak menutup kemungkinan ada mediasi-mediasi selanjutnya, baik dari pihak APH (Aparat Penegak Hukum) maupun dari pihak ketiga lainnya agar bisa mencarikan win-win solution,” tandasnya.
Aspirasi Bendesa Adat: Hormati Hukum, Harap Kebijakan Khusus
Sebelumnya, pro dan kontra atas proyek lift kaca ini memuncak setelah Forum Paiketan Sejebak Bendesa Adat se-Nusa Penida bersuara lantang. Perwakilan forum, Jro Ketut Gunaksa, mengungkapkan kesepakatan seluruh bendesa agar pembangunan lift kaca dapat dilanjutkan.
“Kami menghargai dan menghormati keputusan (pembongkaran oleh Gubernur Bali). Kendatipun demikian, kami dari Forum Paiketan Pasikian Bendesa Adat Sejebak Nusa Penida akan tetap berupaya persuasif ke Gubernur Bali dan Bapak Bupati Klungkung,” ujar Jro Ketut Gunaksa, Minggu (30/11/2025).
Ia menyadari adanya pelanggaran dalam proyek tersebut. Namun, ia sangat mengharapkan adanya kebijakan khusus dari pemerintah.
“Hukum harus kami hormati, regulasi harus ditepati. Namun ruang kebijakan khusus dari pemerintah juga sangat kami harapkan,” tegasnya, seraya menambahkan bahwa apa pun hasil audiensi nanti, masyarakat Nusa Penida siap menerima.
Suara Minor dari MDA: Pembentukan Forum Dipertanyakan
Di sisi lain, muncul suara yang mempertanyakan legalitas dan representasi dari Forum Bendesa yang menyuarakan dukungan tersebut.
Bendesa Alitan Majelis Desa Adat (MDA) Kecamatan Nusa Penida, Wayan Sukla, mengungkapkan bahwa pertemuan Forum Paiketan Sejebak Bendesa Adat itu berlangsung di luar agenda resmi MDA.
“Saya tidak diundang, dan hasilnya juga tidak diinformasikan ke MDA,” ungkap Wayan Sukla.
Ia menambahkan, informasi yang didapatkannya menyebutkan Forum Paiketan Sejebak Bendesa Adat se-Nusa Penida baru dibentuk saat pertemuan tersebut. Ia juga mengaku tidak mengetahui secara pasti apakah seluruh bendesa di Nusa Penida hadir, sebab dari video yang beredar, hanya menyorot dua bendesa saja..[*]
Editor : Hari Puspita