SEMARAPURA, Radar Bali.id - Upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Klungkung masih terganjal masalah klasik: keterbatasan anggaran.
Baca Juga: Bupati Kembang Resmikan 4 Bedah Rumah di Jembrana, Kolaborasi Dua Lembaga
Hingga saat ini, ratusan usulan dari warga yang tinggal di rumah tidak layak huni masih menumpuk di meja Pemkab Klungkung demi mendapatkan bantuan bedah dan rehab rumah.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) Klungkung, I Made Jati Laksana, mengungkapkan bahwa keterbatasan dana membuat pihaknya harus menerapkan skala prioritas. Untuk tahun 2026 ini, Pemkab Klungkung baru sanggup mengakomodasi sebanyak 36 unit rehab rumah dan 28 unit bedah rumah.
"Kami ajukan sesuai dengan daftar tunggu dan kesediaan anggaran. Total anggaran kegiatan bedah dan rehab rumah tahun 2026 ini sekitar Rp1,455 miliar," ungkap Jati Laksana.
Program ini nantinya akan disebar secara proporsional ke seluruh kecamatan di Kabupaten Klungkung dengan rincian:
- Kecamatan Klungkung: 5 unit bedah rumah dan 22 unit rehab rumah.
- Kecamatan Banjarangkan: 7 unit bedah rumah dan 5 unit rehab rumah.
- Kecamatan Dawan: 3 unit bedah rumah dan 9 unit rehab rumah.
- Kecamatan Nusa Penida: 3 unit bedah rumah.
Jati Laksana merinci, untuk wilayah Klungkung daratan, kegiatan bedah rumah dianggarkan sebesar Rp40 juta per unit, sementara rehab rumah sebesar Rp20 juta per unit. Sedangkan untuk Kecamatan Nusa Penida, besaran anggaran bedah rumah dipatok sedikit lebih tinggi, yakni sekitar Rp45 juta per unit mengingat mahalnya biaya distribusi logistik ke kepulauan.
Nasib 9 KK Terdampak Abrasi Pantai Monggalan
Di sisi lain, Dinas PUPRPKP Klungkung juga tengah putar otak untuk mencarikan solusi hunian bagi 9 Kepala Keluarga (KK) yang terdampak abrasi parah di Pantai Monggalan, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan.
Bencana alam tersebut telah merusak rumah-rumah warga. Bahkan, dari total 12 KK yang terdampak secara keseluruhan, 4 KK di antaranya sama sekali tidak memiliki tempat tinggal asal sehingga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman.
"Mereka yang terdampak tidak memiliki lahan lagi untuk membangun rumah. Saat ini masih dalam tahap perencanaan dan survei lahan oleh pemerintah. Untuk kepastian lokasinya masih belum pasti," pungkas Jati Laksana.[*]
Editor : Hari Puspita