SEMARAPURA, Radar Bali.id - Kebijakan pemangkasan Dana Desa (DD) yang mencapai angka 65 persen mulai memicu dampak serius di tingkat akar rumput.
Baca Juga: BRIN Kaji TPS3R Desa Baktiseraga: Dorong Implementasi Gerakan Bali Bersih Sampah di Buleleng
Salah satunya memukul operasional pengolahan sampah yang dimiliki masing-masing desa di Kabupaten Klungkung. Bahkan sejak dua minggu terakhir, para petugas Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) Negari Asri, Desa Negari, Kecamatan Banjarangkan, menggelar aksi mogok kerja lantaran tidak menerima upah sejak Maret 2026.
”TPS3R desa kami memiliki 8 pekerja dengan upah bulanan berkisar Rp1,5 juta. Karena upahnya tidak kami bayarkan sejak Maret 2026 dan mereka merasa tidak ada kejelasan, sehingga sejak 2-3 minggu terakhir mereka mogok kerja,” ungkap Perbekel Negari, I Gusti Ngurah Bagus Mahendra, saat ditemui usai pengarahan Bupati Klungkung terkait Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pengolahan Sampah Tahun 2026 di Praja Mandala, Kantor Bupati Klungkung, Selasa (2/6/2026).
Mahendra membeberkan, pemangkasan DD hingga 65 persen mengakibatkan Desa Negari hanya memperoleh jatah DD sekitar Rp268 juta pada tahun 2026 ini.
Angka tersebut merosot tajam dibanding anggaran tahun lalu yang menembus Rp771 juta. Jatah jumbo yang tersisa Rp268 juta itu pun hanya cukup untuk membiayai program strategis nasional yang sifatnya wajib, seperti penanganan stunting, posyandu 6 SPM, ketahanan pangan, dan BLT Dana Desa.
”Itu kan program wajib dari pusat, mau tidak mau, suka tidak suka, itu sudah harus kami anggarkan. Syukurnya Bapak Bupati punya inisiatif memberikan BKK pengelolaan sampah,” terangnya.
Hanya saja, akibat kondisi fiskal daerah yang defisit, proses pencairan BKK untuk pengolahan sampah itu menjadi molor dan sempat tidak jelas. Kondisi inilah yang membuat pihak desa kelimpangan dan tidak bisa memberi kepastian upah hingga berujung mogok kerja pekerja TPS3R.
”Tadi kami mendapat penjelasan, bagi desa yang BKK-nya belum cair dipastikan cair dalam minggu ini. Dengan adanya kepastian ini, tentunya para petugas akan kembali bekerja. Ada 19 desa yang BKK-nya sudah cair dan 23 desa yang belum cair,” imbuhnya sembari menyebut nilai BKK tiap desa mencapai Rp200 juta yang dinilai cukup untuk biaya operasional tahunan sebesar Rp12,6 juta per bulan.
Di sisi lain, Bupati Klungkung, I Made Satria, tidak menampik tersendatnya pencairan BKK untuk 23 desa tersebut karena kondisi fiskal Pemkab Klungkung yang sedang berada dalam posisi terjepit. ”Sehingga kegiatan prioritas yang ada harus kami lakukan secara berjenjang,” dalihnya.
Bupati Satria menegaskan dana BKK ini harus menjadi stimulus perubahan perilaku masyarakat untuk mulai memilah sampah dari hulu (rumah tangga).
Sistem di tingkat desa ini ditargetkan berjalan beriringan dengan optimalisasi TOSS (Tempat Olah Sampah Setempat) Center Karangdadi di Kusamba yang kini digenjot kapasitasnya menggunakan teknologi modern seperti pyrolysis dan pengolahan menjadi Refuse Derived Fuel (RDF).[*]
Editor : Hari Puspita