Sedangkan belanja meningkat dari 5631,2 T menjadi 7274,05 T, dimana dari rencana surplus 1,93% menjadi defisit 9,67persen. Peningkatan belanja, disebabkan peningkatan kebutuhan anggaran untuk BKK ke kabupaten sebagai dampak dari bencana alam banjir dan lain-lain.
Ketua DPD Golkar Bali, Dr I Nyoman Sugawa Korry mengapresiasi , perubahan struktur APBD 2023 telah mengakomodasi aspirasi peningkatan pendapatan perangkat desa menjadi 31,44 M dan 11, 448 M untuk incentive kades. "Untuk perangkat desa , sekdes 500 ribu dan kaur 300 ribu. Untuk rencana, bantuan BKK kepada kabupaten yang terdampak bencana banjir sebesar 200 M diharapkan betul-betul diberikan sesuai dengan usulan dari daerah," ucapnya.
Lebih lanjut dikatakan jika memungkinkan infrastruktur, pura/merajan dan rumah-rumah masyarakat juga dibantu. Direncanakan ketok palu tanggal 22 November 2022. "Kami menyampaikan apresiasi atas kondusifitas pembahasan kepada eksekutif maupunn badan anggaran.
Ke depan, kami akan bahas secara khusus dan mendasar terkait keadilan dalam pemberian bantuan BKK kepada desa adat, dimana desa adat yg besar, baik jumlah banjar adat dan penduduk/ krama mendapat bantuan bkk yang sama besarnya dengan desa adat yang kecil," jelasnya.
Sugawa mengharapkan untuk itu kedepan diharapkan dikaji dengan baik, sehingga keadilan pemberian bantuan bisa diwujudkan. (feb/mar) Editor : Rosihan Anwar