JAKARTA,radarbali.id – Isu monopoli harga gabah ditepis oleh Menteri Perdagangan (Mendag), Zulkifli Hasan. Menteri yang akrab disapa Zulhas ini menanggapi adannya tudingan monopoli pembelian yang dilakukan oleh PT Wilmar Nabati Indonesia (WPI). Menurut politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyarankan agar Bulog dapat membeli gabah petani seperti swasta.
"Petani pasti senang gabahnya dibeli dengan harga tinggi. Bahkan kalau Wilmar bisa beli Rp6.000 per kilogram, Bulog seharusnya bisa beli Rp6.000 per kilogram agar petani tidak rugi," kata Zulhas dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR-RI, di kompleks parlemen, Seni 4 September 2023.
Zulhas mengingatkan, para pelaku usaha agar tidak mengorbankan nasib petani, membeli gabah dengan harga murah. Hal itu agar ada stabilitas harga beras dan inflasi dapat terkendali. Bahkan Zulhas mengusulkan perlunya subsidi pemerintah agar gabah petani cepat terserap.
"Bulog seharusnya bisa beli gabah Rp6.000 per kilogram agar petani tidak rugi dan menjualnya Rp5.000 per kilogram. Jadi yang nanggung selisih harganya ya pemerintah, bukan merugikan petani," ujar Zulhas.
Zulhas berpendapat, skema subsidi Rp1.000 per kilogram untuk gabah atau beras terbilang kecil. Untuk 2 juta ton gabah, kata Zulhas, biaya subsidinya hanya Rp2 triliun.
"Subsidi tersebut wajar bahkan bisa dibilang kecil dibandingkan subsidi minyak BBM yang sampai Rp500 triliun," kata Zulhas.
Zulhas menyakini skema subsidi pembelian gabah tersebut bakal membuat petani sumringah karena mendapat penawaran harga yang lebih baik.
Dia menilai skema subsidi juga akan menyelamatkan penggilingan padi kecil dan mengendalikan harga beras.
"Tidak ada petani yang protes sekarang, boleh dicek, tidak ada petani protes panen harganya murah. Sekarang bagaimana kita menata agar pabrik beras rakyat tidak mati dan harga beras terkendali, itu yang lagi ditata sekarang melalui jalur subsidi,"kata Zulhas.
Baca Juga: Yuk, Berkenalan dengan Jacky, Salah Satu Orang Utan Tertua di Indonesia yang Berultah ke -46 Tahun
Dalam kesempatan itu, Zulhas memastikan rencana tambahan impor beras satu juta ton dari India untuk mengamankan pasokan dalam negeri, batal. Hal ini karena pemerintah India yang melarang ekspor berasnya untuk mengamankan stok dalam negeri.
"India lagi melarang ekspor berasnya. Beruntung (stok) kita aman, Insya Allah," kata Zulhas.
Seperti diketahui, tahun ini pemerintah mengimpor beras sebanyak dua juta ton lewat penugasan kepada Perum Bulog. Namun, beras tersebut hanya didatangkan dari Thailand dan Vietnam.
Baca Juga: Menpan RB Apresiasi Haluan Pembangunan Bali Masa Depan 100 Tahun Prakarsa Gubernur Koster
Kedua negara itu diketahui juga tengah melakukan langkah proteksi terhadap pasokan pangan dalam negerinya. ***
Editor : M.Ridwan