RADAR BALI - Ketua Umum PDI Perjuangan (PDI-P), Megawati Soekarnoputri, menegaskan sikap politik partainya dalam pemerintahan mendatang.
PDI-P tidak akan memosisikan diri sebagai partai oposisi, namun juga tidak akan serta-merta masuk dalam koalisi kekuasaan.
Sebaliknya, PDI-P akan mengambil peran sebagai kekuatan penyeimbang.
Penegasan ini disampaikan Megawati dalam pidato politiknya pada penutupan Kongres ke-6 PDI-P di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Sabtu (2/8/2025).
Menurut Megawati, pemahaman ini penting karena sistem pemerintahan presidensial yang dianut Indonesia pada dasarnya tidak mengenal istilah oposisi maupun koalisi seperti dalam sistem parlementer.
“di pengujung pidato politik ini saya menegaskan satu hal yang kerap disalahpahami dalam ruang demokrasi kita. Saya ulangi agar selalu diingat, dalam sistem pemerintahan presidensial seperti yang kita anut, tidak dikenal istilah oposisi dan koalisi,” ujar Megawati.
Presiden ke-5 RI itu menjelaskan bahwa demokrasi Indonesia seharusnya tidak dijalankan dengan logika blok-blokan atau perebutan kekuasaan, melainkan bertumpu pada kedaulatan rakyat dan konstitusi sebagai pilar tertinggi.
Sebagai gantinya, Megawati memposisikan PDI-P sebagai kekuatan penyeimbang yang ideologis, bertugas menjaga arah pembangunan nasional agar tetap sesuai dengan amanat konstitusi dan kepentingan rakyat.
“Oleh karena itu, PDI-P tidak memposisikan sebagai oposisi, dan juga tidak semata-mata membangun koalisi kekuasaan. Kita adalah partai ideologis, berdiri di atas kebenaran, berpihak pada rakyat, dan bersikap tegas sebagai partai penyeimbang,” jelasnya.
Dalam praktiknya, sikap PDI-P akan fleksibel. Partai akan mendukung penuh kebijakan pemerintah yang terbukti pro-rakyat. Namun, PDI-P tidak akan segan melontarkan kritik keras jika kebijakan pemerintah menyimpang dari nilai-nilai luhur bangsa.
“Kita akan mendukung setiap kebijakan pemerintah yang berpihak pada rakyat. Namun kita juga akan bersuara lantang dan bertindak tegas terhadap setiap penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila, keadilan sosial, dan amanat penderitaan, dan saya tambahkan, hukum yang berkeadilan,” tegas Megawati.
Ia menambahkan bahwa keberpihakan partainya tidak ditentukan oleh posisi di dalam atau di luar pemerintahan, melainkan oleh kesetiaan pada kebenaran dan moralitas politik yang diajarkan oleh Proklamator sekaligus ayahnya, Bung Karno.
Pernyataan mengenai posisi politik PDI-P ini disampaikan Megawati setelah dirinya kembali dikukuhkan sebagai Ketua Umum PDI-P untuk periode 2025–2030 dalam kongres tersebut.
Setelah pelantikan pengurus DPP PDIP Periode 2025-2030, kongres PDIP dilanjutkan dengan rapat-rapat komisi dan ditutup dengan pengarahan ketua umum. Rekomendasi-rekomendasi hasil sidang-sidang komisi dalam kongres akan diumumkan melalui keterangan pers. ***