JAKARTA, radarbali.jawapos.com – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan, pemerintah daerah (Pemda) harus menjadi garda terdepan dalam penanganan awal kasus Makan Bergizi Gratis (MBG).
Untuk itu, Tito meminta Pemda memperkuat koordinasi dengan Satgas MBG di daerah agar mitigasi berjalan cepat dan tepat.
“Kalau ada insiden, yang pertama pasti Pemda. Mereka punya rumah sakit, ambulans, tenaga kesehatan, hingga sistem darurat. Jadi, respons awal harus dilakukan otoritas daerah,” kata Tito di Jakarta, Jumat (26/9/2025).
Kebijakan ini dinilai sebagai langkah taktis, cepat, dan tepat yang memang dibutuhkan di tengah kebingungan banyak pihak menghadapi krisis MBG.
Menurut Dosen Administrasi Bisnis Universitas Nusa Cendana, Ricky Ekaputra Foeh, arahan Mendagri menjadi penegasan penting bahwa Pemda tidak bisa pasif, melainkan harus sigap dan proaktif.
Ricky menilai, sudah saatnya ada desentralisasi kewenangan dari pusat ke daerah. Pemda perlu diberi otoritas langsung untuk mengawasi dapur penyedia MBG, menugaskan ahli gizi, serta memantau distribusi hingga konsumsi di sekolah.
Model ini bisa meniru pola saat penanganan Covid-19, ketika Pemda diberi ruang luas untuk menggerakkan Puskesmas, Posyandu, dan Satgas lokal. Hasilnya, respons menjadi lebih cepat, kontekstual, dan sesuai kondisi daerah.
“BGN tetap pegang standar nasional, tapi eksekusi lapangan dilakukan Pemda. Co-governance seperti ini lebih efektif, karena masalah gizi dan kesehatan publik tidak bisa hanya dikendalikan dari pusat,” jelas Ricky.
Ia juga menekankan pentingnya akses data yang lengkap bagi Pemda—mulai dari menu, dapur, hingga distribusi harian. Dengan begitu, pengawasan bisa dilakukan berlapis: standar nasional oleh BGN (menu dan gizi), pengawasan dapur dan produksi, serta monitoring konsumsi dan risiko keracunan oleh Pemda.
Pengalaman saat Covid-19 membuktikan, keterlibatan penuh Pemda membuat kebijakan lebih berhasil. Prinsip yang sama perlu diterapkan dalam program MBG agar tidak sekadar soal distribusi makanan, tapi juga menyangkut keselamatan dan kesehatan publik.***
Editor : M.Ridwan