JAKARTA, RadarBali.id – Badan Pusat Statistik (BPS) baru saja merilis data mengejutkan terkait Tingkat Kemiskinan per Maret 2025. Meskipun persentase kemiskinan nasional berhasil ditekan menjadi 8,47%, tantangan terbesar yang dihadapi pemerintah adalah kesenjangan ekstrem antarwilayah.
Data BPS menunjukkan bahwa pengentasan kemiskinan di Indonesia harus menggunakan dua pendekatan berbeda, yakni penanganan darurat persentase di Indonesia Timur, dan program padat karya masif untuk menekan jumlah penduduk miskin di Pulau Jawa.
Disparitas Ekstrem: Lima Provinsi Papua di Peringkat Teratas
Data Maret 2025 menegaskan bahwa tantangan kemiskinan paling akut berada di wilayah timur, didominasi oleh provinsi-provinsi baru di Papua.
Papua Pegunungan mencatatkan rekor persentase kemiskinan tertinggi nasional, mencapai 30,03%. Angka ini berarti hampir satu dari tiga penduduk di provinsi hasil pemekaran tersebut hidup di bawah Garis Kemiskinan.
Kondisi geografis yang ekstrem, biaya logistik yang sangat tinggi, serta terbatasnya akses terhadap layanan dasar menjadi pemicu utama tingginya persentase ini.
Peringkat Provinsi Persentase Kemiskinan
1 Papua Pegunungan 30,03% DOB/Sulit Akses
2 Papua Tengah 28,90% DOB
3 Papua Barat 20,66% Kawasan Timur
4 Papua Selatan 19,71% DOB
5 Papua 19,16% Kawasan Timur
6 Nusa Tenggara Timur (NTT) 18,60% Kepulauan
7 Papua Barat Daya 17,95% DOB
8 Maluku 15,38% Kepulauan
9 Gorontalo 13,24% Kawasan Timur
10 Aceh 12,33% Kawasan Barat
Sumber: BPS, Maret 2025
Kontras Jawa: Tiga Provinsi Sumbang 55% Kemiskinan Nasional
Meskipun Papua memimpin dalam persentase, tantangan kemiskinan dalam jumlah absolut (jumlah orang miskin) tetap terpusat di Pulau Jawa karena populasi yang masif.
Dari total 23,85 juta penduduk miskin di seluruh Indonesia, lebih dari setengahnya (sekitar 55%) terkonsentrasi di hanya tiga provinsi padat penduduk di Jawa. Total penduduk miskin di tiga provinsi ini mencapai 10,89 juta orang.
Tiga provinsi penyumbang penduduk miskin terbanyak per Maret 2025
- Jawa Timur: 3.875.880 orang
- Jawa Barat: 3.654.740 orang
- Jawa Tengah: 3.366.690 orang
Data ini menunjukkan bahwa strategi pengentasan kemiskinan harus bersifat dual-track: afirmasi intensif untuk menekan persentase di wilayah Timur, dan program inklusif padat karya untuk mengurangi jumlah absolut di Jawa.
Faktor Penghambat: Pendidikan Rendah dan Sektor Informal
BPS turut menyoroti bahwa kenaikan Garis Kemiskinan (GK) nasional menjadi Rp609.160 per kapita per bulan mengindikasikan bahwa biaya untuk memenuhi kebutuhan dasar semakin mahal.
Dua Faktor Utama:
- Pendidikan Rendah: Mayoritas kepala rumah tangga miskin hanya lulusan SD atau putus sekolah, membatasi akses mereka ke pekerjaan formal.
- Sektor Informal: Sekitar 45,67% penduduk miskin bekerja di sektor pertanian. Ketergantungan pada sektor ini membuat mereka sangat rentan terhadap guncangan harga komoditas dan perubahan iklim.
Bali Memimpin Sebagai Provinsi Paling Makmur
Sebagai pembanding, keberhasilan menekan angka kemiskinan terlihat jelas di beberapa provinsi yang didukung oleh sektor pariwisata dan industri yang kuat.
Bali menjadi provinsi dengan persentase kemiskinan terendah di Indonesia, hanya sebesar 3,72%. Diikuti oleh Kalimantan Selatan (3,84%) dan DKI Jakarta (4,28%). Angka-angka ini memperlihatkan bahwa pembangunan ekonomi yang terpusat dan sektor unggulan yang stabil memainkan peran krusial dalam menjaga stabilitas kesejahteraan penduduk.[*]
Editor : Hari Puspita