Radar Bali.id– Penolakan kedatangan atlet senam Israel dan ofisial di Jakarta datang beruntun. Tak hanya dari Gubernur Jakarta, Pramono Anung, Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Nasdem, Muslim Ayub, kali ini disampaikan juga oleh Menteri Yusril Ihza Mahendra.
Seperti diketahui, Pemerintah Indonesia secara resmi menegaskan tidak akan menerbitkan visa bagi atlet Israel yang dijadwalkan berkompetisi di Artistic Gymnastics World Championship 2025 di Jakarta, pada 19-25 Oktober mendatang.
Keputusan tegas ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, pada Kamis (9/10/2025). Menurutnya, langkah ini diambil berdasarkan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto dan merupakan konsistensi dari sikap politik luar negeri Indonesia.
"Pemerintah Indonesia tidak akan memberikan visa kepada atlet Israel yang berniat untuk hadir di Jakarta mengikuti kejuaraan senam artistik dunia," kata Yusril.
Konsisten dengan Sikap Politik Luar Negeri: Dukungan untuk Palestina
Yusril menjelaskan, kebijakan ini berakar pada sikap politik Indonesia yang menolak segala bentuk hubungan diplomatik atau kontak dengan Israel selama negara tersebut belum mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Palestina.
Sikap ini diperkuat oleh pidato Presiden Prabowo Subianto di Perserikatan Bangsa-Bangsa baru-baru ini yang "sangat keras mengecam Israel" atas kekejaman yang terus-menerus dilakukan terhadap rakyat Palestina, terutama di Gaza.
"Barulah pemerintah Indonesia memulai membuka hubungan diplomatik dengan Israel dan juga melakukan hubungan-hubungan normal internasional lainnya," tegas Yusril mengenai syarat normalisasi hubungan.
Sejalan dengan Aspirasi dan Penolakan Publik
Selain mengikuti arahan Presiden dan garis politik negara, Yusril menambahkan bahwa keputusan untuk menolak visa atlet Israel juga sejalan dengan aspirasi publik dan penolakan keras dari berbagai elemen masyarakat di Indonesia.
"Sikap pemerintah ini juga sejalan dengan harapan dari seluruh rakyat yang dapat kita simak, ya, adanya penolakan yang keras dari berbagai ormas keagamaan, Majelis Ulama juga, dari pemerintah daerah juga, dari partai politik juga," tandasnya, menegaskan bahwa penolakan ini didukung oleh mayoritas lapisan masyarakat.
Keputusan ini diperkirakan akan memicu reaksi keras di dunia olahraga internasional, namun Pemerintah Indonesia memilih untuk memprioritaskan konsistensi politik luar negerinya di tengah tensi global yang tinggi.[*]
Editor : Hari Puspita