RADAR BALI - Dinamika internal yang tegang melanda Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyusul beredarnya Risalah Rapat Harian Pengurus Syuriah PBNU pada 20 November 2025.
Dokumen tersebut memuat ultimatum agar Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya mengundurkan diri dalam waktu 3x24 jam atau terancam diberhentikan.
Rapat Harian Syuriyah yang dipimpin oleh Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar ini mendasarkan tuntutan pengunduran diri tersebut pada tiga isu serius.
Pertama, Isu Zionisme, yakni terkait penyelenggaraan Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama (AKN NU) yang mengundang Peter Berkowitz, akademikus yang dinilai terkait jaringan Zionisme Internasional.
Hal ini dianggap melanggar nilai Ahlussunnah wal Jamaah An Nahdliyah dan mencemarkan nama baik NU.
Kedua dan ketiga, adanya indikasi pelanggaran Tata Kelola Keuangan dan kekhawatiran implikasinya terhadap eksistensi badan hukum Perkumpulan Nahdlatul Ulama.
Selain mendesak mundur Gus Yahya, Rais Aam PBNU pada 22 November 2025 menerbitkan Surat Edaran yang mencabut tanda tangan dalam Surat Keputusan Penetapan Charles Holland Taylor sebagai penasihat khusus Ketua Umum PBNU untuk urusan internasional.
Gus Yahya: Surat Syuriah Tidak Standar dan Belum Diterima
Meskipun Risalah Rapat Harian Syuriyah tersebut telah beredar luas dan dibenarkan keabsahannya oleh beberapa fungsionaris PBNU, Gus Yahya mengeluarkan bantahan yang mendelegitimasi surat tersebut secara prosedural.
Dalam keterangannya usai Rapat Koordinasi Ketua PWNU se-Indonesia di Surabaya pada Minggu (23/11), Gus Yahya mengaku belum menerima surat fisik apapun dari Syuriyah terkait tuntutan pengunduran dirinya.
Lebih lanjut, Gus Yahya menegaskan bahwa dokumen yang beredar di media sosial itu tidak memenuhi standar resmi dari dokumen organisasi. Menurutnya, dokumen resmi PBNU menggunakan tanda tangan digital yang mampu dipertanggungjawabkan validitas dan waktunya.
"Adapun yang disebut sebagai risalah yang beredar di media sosial, itu juga tidak memenuhi standar resmi dari dokumen resmi organisasi. Karena kalau dokumen resmi itu tanda tangannya digital sehingga benar-benar bisa dipertanggungjawabkan," jelas Gus Yahya.
Mengenai isu Zionisme, Gus Yahya tidak membantah lawatannya ke Israel pada 2018.
"Saya itu tahun 2018 sudah pernah pergi ke Israel. Saya bertemu Netanyahu, saya bertemu dengan Presiden Israel, saya bertemu dengan berbagai elemen di sana di dalam berbagai forum," kata Yahya.
Namun, ia menegaskan bahwa kunjungannya tersebut tidak pernah menjadi masalah di internal NU. Buktinya, mayoritas pengurus NU tetap memilihnya sebagai Ketua Umum pada Muktamar NU ke-34 di Bandar Lampung pada 2021 silam.
Khatib Aam PBNU: Kepengurusan Harus Tuntas Hingga Muktamar 2026
Di tengah krisis yang berkembang, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menggelar silaturahim alim ulama pada Minggu (23/11/2025) malam di Gedung PBNU, Jakarta Pusat.
Keputusan para alim ulama tersebut secara definitif menolak segala bentuk pengunduran diri maupun pemakzulan.
Khatib Aam PBNU Ahmad Said Asrori menegaskan hasil kesepakatan tersebut dalam jumpa pers pada Minggu pagi.
"Sepakat kepengurusan PBNU harus selesai sampai satu periode yang Muktamar-nya kurang lebih satu tahun lagi. Semuanya, tidak ada pemakzulan, tidak ada pengunduran diri, semua sepakat begitu. Semua gembleng (bulat, Red) 100 persen ini," tegas sekretaris umum Syuriah PBNU tersebut.
Editor : Ibnu Yunianto