RADAR BALI - Proyek pembangunan Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi kini menghadapi tantangan serius.
Bukan hanya sepinya minat investor, tetapi juga konsekuensi sosial yang menjerat ribuan warga di Kabupaten Jembrana dan Tabanan dalam ketidakpastian berkepanjangan.
Molornya proses kaji ulang studi kelayakan dan potensi perubahan trase tol telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat yang lahannya terdampak.
Lahan milik warga yang telah ditetapkan masuk dalam calon trase tol kini dalam status dibekukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Sejumlah 64 desa di Tabanan dengan total lahan seluas 212,9 hektare, serta 33 desa di Jembrana dengan 4.305 bidang lahan, merasakan langsung dampak dari kemoloran ini. Sejak penetapan lokasi (penlok) proyek, lahan-lahan tersebut kehilangan fungsi ekonominya.
Ribuan warga kini tak dapat menjual aset properti mereka, atau bahkan menjaminkannya ke bank untuk modal usaha maupun kebutuhan mendesak lainnya.
Lebih jauh, warga yang rumahnya berada di lahan calon trase tol juga tidak berani melakukan renovasi.
Kekhawatiran mereka beralasan: jika pembebasan lahan akhirnya dilaksanakan, renovasi yang telah dilakukan akan sia-sia dan merugikan.
Ketidakpastian proses pembebasan lahan Tol Gilimanuk-Mengwi telah berlangsung selama empat tahun.
Proyek Molor, Nilai Investasi Melonjak
Kajian ulang studi kelayakan yang semula ditargetkan rampung pada Desember 2025 kini diperkirakan molor hingga Maret 2026.
Keputusan Kementerian PU untuk mengulang studi kelayakan tak lepas dari rendahnya minat investor pada lelang sebelumnya.
Menurut Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum, sepinya peminat disebabkan oleh beberapa faktor utama: peningkatan biaya pembebasan lahan, kenaikan biaya konstruksi, dan rendahnya estimasi volume lalu lintas (traffic).
Kombinasi faktor ini membuat waktu pengembalian investasi menjadi terlalu panjang, sehingga proyek tidak lagi dipandang feasible secara bisnis.
Nilai proyek awal untuk keseluruhan ruas tol sepanjang 96,84 kilometer ini mencapai sekitar US$ 1,56 miliar atau sekitar Rp 25,4 triliun.
Opsi Perubahan Trase dan Insentif Pemerintah
Untuk membuat proyek ini kembali menarik di mata investor dan perbankan, sejumlah opsi strategis kini dipertimbangkan. Opsi paling drastis adalah mengubah trase atau jalur yang akan dilewati tol.
Perubahan trase ini bukan hanya untuk mengurangi biaya konstruksi dan pembebasan lahan, tetapi juga untuk meningkatkan traffic dengan menghubungkan kawasan-kawasan strategis baru, seperti Bandara Internasional Bali Utara di Buleleng dan kawasan pengembangan pariwisata Sumberkima.
Konsekuensi dari perubahan trase sangat besar. "Bila proyek diputuskan dilanjutkan, harus ada pembaruan penetapan lokasi," terang Pejabat Pembuat Komitmen Tol Gilimanuk Mengwi Ketut Kariasa pada Rabu (10/12).
Seluruh proses proyek harus diulang, meliputi penentuan lokasi (penlok), perencanaan ulang, pembuatan detail engineering desain (DED), penyusunan dokumen Amdal, hingga sosialisasi dan pengadaan lahan. Perkembangan konkret baru dapat dilihat setelah 7 Maret 2026.
Selain perubahan desain, pemerintah juga menyiapkan insentif melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Opsi dukungan pemerintah ini mencakup: Penyediaan subsidi biaya pembebasan lahan, subsidi biaya konstruksi, pembangunan ruas tol yang minim traffic menggunakan APBN, atau perpanjangan masa Built Operation Transferred (BOT).
Fokus pada Segmen Prospektif
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sebelumnya telah menawarkan proyek lagi ini dalam lelang International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 dengan strategi baru.
Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Wilan Oktavian mengungkapkan bahwa lelang saat ini berfokus pada segmen kedua jalan tol, yaitu ruas Pekutatan-Soka-Mengwi sepanjang 43,2 kilometer.
Pemerintah menyadari bahwa investor tidak berminat menggarap seluruh ruas. Oleh karena itu, melalui skema KPBU, pemerintah akan membiayai biaya konstruksi ruas yang tidak prospektif (Gilimanuk-Pekutatan 53,6 km).
Investor hanya akan membiayai ruas yang trafiknya tinggi dan diyakini lebih prospektif, yaitu ruas Pekutatan-Soka-Mengwi yang menghubungkan Jembrana-Tabanan-Badung.
Sementara pemerintah berupaya keras untuk membuat proyek strategis ini berjalan, ribuan warga di Jembrana, Badung, dan Tabanan menanti kejelasan nasib lahan mereka yang telah "dibekukan" selama bertahun-tahun.***