RADAR BALI - Kubu Sultan di tubuh PBNU melontarkan wacana percepatan Muktamar Nahdlatul Ulama yang sedianya diselenggarakan pada 2026.
Menanggapi wacana tersebut, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) menilai percepatan maupun penundaan muktamar bukanlah persoalan utama, selama seluruh ketentuan konstitusional organisasi terpenuhi.
Gus Yahya menekankan satu syarat krusial agar Muktamar NU dapat digelar secara sah, yaitu harus dipimpin bersama oleh Rais Aam dan Ketua Umum Tanfidziyah PBNU sebagai dua mandataris Muktamar NU. Hal tersebut sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
“Tidak ada masalah muktamar mau cepat atau lambat. Tapi syarat harus dipenuhi, yaitu muktamar dipimpin oleh Rais Aam dan ketua umum. Kalau cuma salah satu, tidak mungkin bisa dilaksanakan muktamar. Itu masalahnya,” ujar Gus Yahya di Gedung PBNU seperti dikutip NU Online di Jakarta, Kamis (11/12).
Tanpa pemenuhan syarat tersebut, imbuh Gus Yahya, pelaksanaan Muktamar NU dikhawatirkan akan cacat hukum dan justru menimbulkan persoalan yang lebih besar bagi organisasi. Oleh karena itu, ia mendorong agar semua pihak berupaya mencari jalan islah (perdamaian).
“Sudah lah, tidak ada jalan lain selain islah, daripada nanti muktamarnya jadi bermasalah, jadi tidak sempurna,” tegasnya.
Bagi Gus Yahya, kesiapan organisasi jauh lebih penting daripada sekadar mempercepat waktu penyelenggaraan. Dia mengajak semua pihak untuk mempersiapkan Muktamar NU bersama-sama.
“Mari kita persiapkan muktamarnya bersama-sama. Mau cepat, mari. Mau besok pagi kalau sanggup ya mari. Yang penting muktamar ini benar. Jangan muktamar yang timpang, yang cacat, yang kurang sempurna,” lanjutnya.
Wacana Percepatan Muktamar oleh Kelompok Sultan
Rais Syuriyah PBNU Muhammad Nuh dalam Rapat Pleno Kelompok Sultan menjelaskan bahwa rencana penyelenggaraan Muktamar NU ke-35 pada tahun 2026 bukan merupakan percepatan.
Kelompok Sultan berencana menggelar Muktamar NU pada 2026 di Surabaya.
Rencana tersebut bersamaan dengan peringatan 100 tahun Nahdlatul Ulama pada 31 Januari 2026.
Muktamar NU dipercepat dari jadwal semestinya meski masa jabatan Rais Aam dan Ketua Umum PBNU hasil Muktamar NU ke-35 di Lampung baru berakhir pada 31 Desember 2026.
Mantan mendiknas mengklaim percepatan Muktamar NU dilakukan untuk menormalkan kembali siklus muktamar yang sebelumnya bergeser akibat pandemi Covid-19.
“Ini bukan percepatan muktamar, bukan. Tetapi mengembalikan siklus muktamar seperti sebelum Covid-19. Sekarang kesempatan bagus untuk kembali ke siklus yang normal,” ujarnya pada Selasa (9/12/2025).
Nuh menilai peringatan 100 tahun NU secara kalender Masehi pada 31 Januari 2026 sebagai momen penting konsolidasi organisasi.
Rangkaian Konferensi Besar (Konbes) dan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama akan menjadi bagian struktural dalam mempersiapkan Muktamar 2026.
Penjabat Ketua Umum PBNU Kelompok Sultan Zulfa Mustofa menyatakan kesiapan pihaknya menjalankan agenda menuju Muktamar NU 2026.
Dia menegaskan akan mempercepat konsolidasi internal pasca ditetapkan sebagai Pj Ketum.
“Kami akan melakukan percepatan dan konsolidasi internal, termasuk menyiapkan Konbes, Munas Alim Ulama, dan memastikan kesiapan menuju Muktamar 2026,” katanya.
Kiai Zulfa menambahkan bahwa pemulihan tatanan organisasi menjadi prioritas agar muktamar dapat berlangsung tertib dan sesuai ketentuan.***
Editor : Ibnu Yunianto