RADAR BALI – Dinamika di internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) kembali memanas. Meski sebelumnya sempat dikabarkan mereda pasca-pertemuan di Kediri, kini tudingan miring kembali mencuat.
Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) dinilai sengaja mengulur waktu dan dianggap tidak serius dalam menjalankan agenda rekonsiliasi atau islah.
Tudingan keras ini dilontarkan oleh Wakil Sekretaris Jenderal PBNU KH Imron Rosyadi Hamid (Gus Imron). Ia menilai pihak Tanfidziyah tidak memberikan tindak lanjut konkret atas imbauan para Masyayikh dalam Forum Lirboyo maupun hasil pertemuan di kediaman Rais Aam beberapa waktu lalu.
Hingga Jumat (9/1/2026), Gus Imron menyebut belum ada kerangka kerja yang jelas dari kubu Gus Yahya terkait proses perdamaian organisasi. Padahal, Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar telah membuka pintu penyelesaian secara konstitusional.
“Fakta di lapangan menunjukkan tidak ada tindak lanjut dalam bentuk kerangka islah. Tidak ada tahapan, tidak ada timeline, dan tidak ada kerja bersama," kata Gus Imron seperti dikutip inilah.com.
"Publik menangkap kesan bahwa Gus Yahya memang mengulur waktu dan tidak sungguh-sungguh menginginkan islah,” tegasnya.
Menurut Gus Imron, Rais Aam sebenarnya telah menyiapkan "rute damai" yang sesuai aturan organisasi (AD/ART), yakni dimulai dari Rapat Pleno, dilanjutkan ke Musyawarah Nasional (Munas) dan Konferensi Besar (Konbes), hingga bermuara pada Muktamar.
Namun, Gus Imron menyayangkan rute tersebut yang seolah diabaikan oleh Gus Yahya. Kritik Gus Imron semakin tajam saat menyoroti langkah Gus Yahya tak lama setelah pertemuan di kediaman Rais Aam pada Minggu (28/12/2025).
Hanya berselang dua hari dari momentum yang seharusnya menjadi tahap "pendinginan suasana" tersebut, Gus Yahya justru memperkenalkan Amin Said Husni sebagai sekretaris jenderal PBNU yang baru ke publik.
Padahal, di Lirboyo, Gus Yahya menegaskan bahwa kepengurusan PBNU kembali ke hasil muktamar Lampung, yakni Rais Aam KH Miftachul Akhyar dan Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf. Namun, kursi sekjen PBNU tidak dikembalikan pada Saifullah Yusuf dan justru diberikan pada Wakil Ketua Umum PBNU Amin Said Husni.
“Setelah pertemuan di Rais Aam, publik berharap ada langkah islah. Tapi yang terjadi justru sebaliknya: Gus Yahya memperkenalkan Sekjen baru. Ini tanda kuat bahwa beliau tidak menginginkan islah,” kritiknya.
Langkah ini dinilai memperkeruh suasana dan memperkuat dugaan adanya kepentingan politik tertentu di balik macetnya proses islah.
Situasi saat ini terasa kontras jika menilik peristiwa di Pondok Pesantren Lirboyo, Kota Kediri, pada Kamis (25/12/2025). Kala itu, suasana haru menyelimuti pertemuan "Rapat Konsultasi Syuriyah dengan Mustasyar PBNU".
Gus Yahya sempat menunjukkan gestur takzim dengan mencium tangan Rais Aam Kiai Miftachul Akhyar di hadapan para kiai sepuh seperti KH Ma’ruf Amin dan KH Anwar Manshur.
Pertemuan di Lirboyo tersebut bahkan telah membuahkan keputusan besar untuk mempercepat penyelenggaraan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama pada tahun 2026.
Namun, klaim "titik terang" itu kini kembali meredup seiring dengan tudingan ketidaksiapan Tanfidziyah dalam mengeksekusi tahapan menuju Muktamar tersebut.
Ultimatum Menuju Satu Abad NU
Mengingat peringatan Satu Abad NU versi Masehi yang jatuh pada 31 Januari 2026 semakin dekat, Gus Imron memberikan peringatan keras. Jika kebuntuan ini terus dipelihara, pihak Syuriyah diprediksi tidak akan tinggal diam.
“Kalau islah tidak dijalankan, rute yang sudah dibuat tidak diikuti, maka jangan menyalahkan pihak lain jika Rais Aam mengambil keputusan-keputusan strategis demi menjaga marwah jam’iyah dan memastikan NU tetap berjalan,” pungkas Gus Imron.
Kini, warga Nahdliyin menanti apakah Panitia Bersama untuk Muktamar ke-35 akan segera terbentuk, atau justru konflik internal ini akan semakin meruncing di awal tahun 2026.***
Editor : Ibnu Yunianto