RADAR BALI - Badan Gizi Nasional (BGN) secara resmi mengumumkan pembukaan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap ketiga pada kuartal pertama tahun 2026.
Rekrutmen ini akan dibuka untuk masyarakat umum segera setelah proses seleksi tahap kedua tuntas pada akhir bulan ini.
Kepala BGN Dadan Hindayana mengonfirmasi bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terkait pelaksanaan seleksi ini.
"Kami akan buka nanti secara umum dengan jumlah formasi masing-masing 32.460 untuk tahap ketiga dan keempat," ujar Dadan.
Langkah ini merupakan bagian dari target besar BGN untuk merekrut total 99.000 tenaga PPPK sepanjang tahun 2026. Sejauh ini, perjalanan rekrutmen BGN telah melewati beberapa fase:
Tahap 1: BGN telah mengangkat 2.080 ASN sejak 1 Juli 2025.
Tahap 2: Membuka 32.000 formasi yang saat ini sedang dalam proses penyelesaian administrasi (pengisian DRH dan pengusulan NI PPPK).
Tahap 3 & 4: Direncanakan mulai dibuka pada 1 Februari 2026 dengan kuota masing-masing sebanyak 32.460 formasi.
Khusus untuk tahap kedua, pengangkatan resmi para PPPK dijadwalkan mulai 1 Februari 2026, bertepatan dengan rencana pembukaan pendaftaran tahap ketiga bagi masyarakat umum.
Peluang bagi Tenaga Gizi dan Akuntan
Rekrutmen ini menjadi peluang emas bagi masyarakat luas, terutama bagi para profesional di bidang kesehatan dan keuangan.
Berbeda dengan tahap sebelumnya yang sempat memprioritaskan program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia untuk posisi Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), tahap mendatang akan membuka ruang lebih lebar bagi tenaga gizi dan akuntan untuk berkontribusi langsung dalam program penguatan gizi nasional.
Badan Gizi Nasional adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024. Lembaga ini memiliki mandat strategis untuk mengelola pemenuhan gizi rakyat Indonesia, termasuk menjalankan program makan siang gratis yang menjadi prioritas pemerintahan saat ini.
BGN mengambil alih fungsi pengawasan gizi yang sebelumnya berada di bawah Badan Pangan Nasional dan didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun. Fokus utamanya meliputi:
Koordinasi kebijakan teknis tata kelola, penyediaan, dan distribusi gizi.
Promosi dan kerja sama pemenuhan gizi nasional.
Pemantauan dan pengawasan sistem gizi secara menyeluruh.
Dengan struktur yang terdiri dari Dewan Pengarah dan Dewan Pelaksana, BGN diharapkan mampu mengakselerasi peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui intervensi gizi yang tepat sasaran.***
Editor : Ibnu Yunianto