RADAR BALI - Dukungan terbuka yang disampaikan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf terkait langkah pemerintah bergabung dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BOP) menuai polemik internal.
Jajaran Syuriyah menegaskan bahwa pernyataan tersebut merupakan pendapat pribadi dan bukan sikap resmi organisasi.
Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) sebelumnya menyatakan dukungannya atas keputusan Presiden Prabowo Subianto membawa Indonesia bergabung ke dalam Board of Peace.
Wadah perdamaian yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump tersebut dinilai sebagai langkah strategis untuk menghentikan kekerasan di Gaza.
Dalam konferensi pers di Gedung PBNU, Jakarta, Jumat (30/1/2026), Gus Yahya menjelaskan bahwa meski platform tersebut mengundang perdebatan, saat ini belum ada alternatif internasional yang kuat untuk mengonsolidasi perdamaian di Palestina.
"Pandangan saya kemarin mengenai Board of Peace itu terkait dengan nilai-nilai bahwa kita harus terus membantu Palestina. Berdasarkan visi proklamasi kemerdekaan Indonesia, kita tidak boleh tinggal diam dan tidak boleh tidak ikut serta dalam inisiatif itu," ujar Gus Yahya.
Indonesia sendiri telah resmi bergabung setelah Presiden Prabowo Subianto menandatangani piagam BOP di Davos, Swiss, pada Kamis (22/1/2026).
Menteri Luar Negeri RI Sugiono menambahkan bahwa Indonesia juga berkomitmen memberikan iuran sukarela sebagai bentuk konsistensi mendukung kemerdekaan Palestina. Sebagai anggota tetap, Indonesia diwajibkan membayar iuran USD 1 miliar atau sekitar Rp 17 triliun.
Langkah tersebut dikritik sejumlah pengamat internasional karena BOP bentukan Trump disinyalir fokus pada pembangunan infrastruktur di Gaza tidak mendukung solusi dua negara yang menjadi prinsip utama diplomasi Indonesia terkait kemerdekaan Palestina.
Selain itu, sejumlah pengamat menilai BOP bentukan Trump tidak memiliki peta jalan yang sama dengan Board of Peace bentukan PBB. BOP bentukan Trump diketahui dipimpin menantu Trump yang berlatar belakang Yahudi.
Syuriyah: Prosedur Organisasi Dilangkahi
Namun, dukungan Gus Yahya tersebut langsung diklarifikasi oleh Katib Syuriyah PBNU Ahmad Tajul Mafakhir. Pria yang disapa Gus Tajul ini menegaskan bahwa pernyataan Gus Yahya tidak mewakili institusi PBNU karena belum melalui mekanisme rapat resmi.
Gus Tajul mengungkapkan keterkejutannya atas klaim tersebut. Menurutnya, isu krusial yang menyangkut kebijakan publik dan hubungan internasional seharusnya diputuskan melalui musyawarah kolektif yang melibatkan jajaran Syuriyah dan Tanfidziyah.
"Hingga detik ini, belum pernah ada rapat resmi di internal PBNU yang membahas apalagi menyetujui hal tersebut. Jangan sampai pendapat pribadi diklaim sebagai suara jam'iyah," tegas Gus Tajul dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (31/1/2026).
Pihak Syuriyah memperingatkan bahwa manuver individu yang mengatasnamakan organisasi berpotensi menimbulkan kebingungan di tingkat akar rumput.
Gus Tajul mendesak agar setiap langkah strategis dikembalikan ke meja rapat sesuai dengan AD/ART organisasi guna menjaga marwah PBNU tetap independen.
"Kami mendorong agar setiap langkah strategis dikembalikan ke meja rapat. Ini semata-mata untuk menjaga marwah PBNU agar tetap independen dan berjalan sesuai aturan," katanya.***
Editor : Ibnu Yunianto