RADAR BALI - Puncak peringatan Harlah 1 Abad Nahdlatul Ulama (NU) di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu, 31 Januari 2026, berlangsung di tengah badai internal.
Meski ribuan jamaah memadati lokasi, absennya sejumlah tokoh kunci seperti Presiden Prabowo Subianto, Rais Aam KH Miftachul Akhyar, dan Sekjen PBNU Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengonfirmasi adanya keretakan serius dalam proses rekonsiliasi organisasi.
Ketidakhadiran Rais Aam Miftachul Akhyar ternyata bukan sekadar masalah kesehatan. Terungkap bahwa pada 26 Januari 2026, Rais Aam secara resmi mengirimkan surat tabayun kepada Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) untuk meminta penundaan acara tersebut.
Dalam suratnya, Rais Aam menekankan bahwa menjaga ketertiban organisasi jauh lebih mendesak daripada seremonial besar. Ia menyoroti belum dilaksanakannya Rapat Pleno PBNU yang merupakan mandat dari pertemuan di Surabaya, Desember 2025.
Rapat Pleno ini dinilai sebagai syarat wajib sebelum undangan resmi kepada presiden ditandatangani secara kolektif oleh empat pimpinan utama (Rais Aam, Katib Aam, Ketua Umum, dan Sekjen) sebagai simbol bahwa PBNU sudah normal kembali.
"Pertimbangan saya, agar presiden dan masyarakat tahu bahwa PBNU sudah normal seperti semula. Namun demikian, tentu ada prosedur organisasi yang harus dipenuhi sebelum kita berempat bisa menandatangani surat itu," tegas Rais Aam dalam suratnya.
Polemik Undangan dan Ketidakhadiran Presiden
Ketegangan memuncak ketika undangan Harlah tetap beredar tanpa tanda tangan Rais Aam.
Hal ini memicu reaksi keras dari internal Syuriah. Gus Yahya sempat mengusulkan opsi darurat menggunakan dua tanda tangan pimpinan demi mengejar jadwal presiden, namun langkah ini tidak mendapat persetujuan Rais Aam.
Dampaknya terasa pada hari pelaksanaan. Presiden Prabowo Subianto: Batal hadir di saat-saat terakhir dengan alasan agenda kenegaraan dan tamu negara.
Rais Aam absen dengan keterangan resmi "kurang fit", namun secara organisatoris ia memang telah meminta acara ditunda.
Sekjen PBNU Gus Ipul tidak hadir tanpa alasan, yang memperkuat kesan adanya boikot dari unsur pimpinan yang berseberangan dengan kebijakan Tanfidziyah.
Makna Satu Abad di Tengah Konflik
Secara historis, NU kini genap berusia 100 tahun menurut kalender Masehi sejak didirikan pada 31 Januari 1926 oleh K.H. Hasyim Asy'ari dan K.H. Wahab Chasbullah. Namun, perayaan satu abad ini justru menjadi panggung bagi perbedaan pendekatan dalam menafsirkan kewenangan organisasi.
Meski panitia mengklaim acara tetap berjalan khidmat, absennya para pemimpin tertinggi dan kepala negara menunjukkan bahwa rute islah melalui Rapat Pleno, Konferensi Besar, hingga Muktamar masih menjadi jalan panjang yang penuh kerikil bagi organisasi Islam terbesar di Indonesia ini.***
Editor : Ibnu Yunianto