RADAR BALI – Stadion Gajayana, Kota Malang, menjadi saksi soliditas baru keluarga besar Nahdlatul Ulama.
Di sela rangkaian Mujahadah Kubro Peringatan Harlah 1 Abad NU, Sabtu (7/2), Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama seluruh Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) se-Indonesia untuk membahas agenda besar organisasi ke depan.
Hadir dalam rapat tersebut Rais Aam KH Miftachul Akhyar, Ketum PBNU KH Yahya Cholil Staquf, Sekjen PBNU Saifullah Yusuf, eks PJ Ketua Umum PBNU KH Zulfa Mustofa, dan Rais Syuriyah PBNU M. Nuh.
Rakor yang difasilitasi oleh PWNU Jawa Timur ini menghasilkan tujuh poin krusial yang menjadi peta jalan NU memasuki abad kedua.
Berikut adalah ringkasan maklumat tersebut:
1. Islah dan Rekonsiliasi: Mensosialisasikan hasil Pleno PBNU yang menerima permohonan maaf Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf serta pengembalian mandat dari Pj. Ketum KH Zulfa Mustofa.
Struktur kepengurusan resmi kembali ke formasi sesuai hasil Muktamar ke-34 NU di Lampung. Posisi Sekjen PBNU juga telah dikembalikan dari Amin Said Husni pada Saifullah Yusuf.
2. Agenda Besar Syawal: Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama dijadwalkan akan digelar pada bulan Syawal 1447 Hijriah.
3. Jadwal Muktamar: Forum tertinggi organisasi, Muktamar ke-35 NU, direncanakan berlangsung pada akhir Juli atau awal Agustus 2026.
4. Verifikasi Administrasi: Pembentukan tim khusus (terdiri dari unsur Ketum dan Rais Aam) untuk menyelesaikan sengketa SK kepengurusan yang bermasalah.
5. Visi Abad Kedua: Penyusunan roadmap jangka panjang sebagai fondasi gerakan NU di masa depan.
6. Transformasi 25 Tahun: PBNU akan melakukan roadshow ke berbagai wilayah untuk menghimpun aspirasi dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2025–2050.
7. Komitmen Sejuk: Seluruh elemen bersepakat menjaga suasana Muktamar yang damai dan tanpa gejolak demi marwah organisasi.
Akhiri Dualisme Kepengurusan
Rais Syuriyah PBNU Prof. M. Nuh menegaskan bahwa keraguan mengenai legalitas organisasi kini telah berakhir.
Kepastian ini dianggap vital agar agenda-agenda strategis NU dapat dieksekusi tanpa hambatan birokrasi maupun polemik internal.
"Sekarang sudah tidak ada lagi ambiguitas soal legalitas. Ini penting agar setiap kegiatan besar NU bisa berjalan dengan nyaman," tegas Prof. Nuh dalam sesi silaturahmi tersebut.
Mantan rektor ITS menambahkan bahwa percepatan normalisasi organisasi ini dilakukan dengan mengacu pada SK Pergantian Antarwaktu (PAW) 2024.
Hal ini menandai kembalinya ritme kerja PBNU sesuai mandat Muktamar ke-34 di Lampung.
Polemik yang sempat mewarnai dinamika internal beberapa waktu lalu dinyatakan tuntas melalui mekanisme organisasi.
Mantan Pj. Ketua Umum PBNU KH Zulfa Mustofa turut memastikan bahwa proses islah telah tercapai dan roda organisasi sudah berfungsi normal sepenuhnya.
"Alhamdulillah, perbedaan pandangan kita nyatakan selesai. Mari kita buka lembaran baru agar Nahdlatul Ulama melangkah ke depan dengan lebih kuat," tutup Prof. Nuh.
Kini, dengan kondisi internal yang telah kondusif, PBNU bersiap melakukan transformasi besar untuk merespons perubahan peradaban global dalam dua dekade mendatang.***
Editor : Ibnu Yunianto