JAKARTA, radarbali.jawapos.com – Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Agama RI secara resmi mengumumkan penetapan awal Ramadhan 1447 Hijriah jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026.
Keputusan ini diketuk dalam Sidang Isbat yang berlangsung di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (17/2/2026) malam, setelah data ilmiah menunjukkan bahwa "sang rembulan muda" masih terlalu rendah untuk dipandang mata.
Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar, dalam sidang sidang isbat yang dihadiri semua ormas keagamaan dan parlemen menjelaskan bahwa meskipun konjungsi (ijtimak) terjadi pada Selasa pukul 19.01 WIB, kondisi hilal di seluruh wilayah Indonesia—bahkan Asia Tenggara—masih jauh di bawah ambang batas aman.
Berdasarkan kriteria MABIMS (Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura), sebuah bulan baru dinyatakan sah jika:
- Tinggi hilal: Minimal 3 derajat.
- Elongasi: Minimal 6,4 derajat.
"Secara hisab, data hilal hari ini tidak memenuhi kriteria visibilitas. Sudut elongasi kita masih sangat minim, hanya berkisar di angka $0^\circ 56' 23''$ hingga $1^\circ 53' 36''$," ujar Nasaruddin, yang didampingi Wakil Menteri Agama H. Muhammad “Romo” Syafei.
Perbedaan awal Ramadhan di Indonesia memang kerap menjadi topik hangat. Direktur Urusan Agama Islam, Arsad Hidayat, menilai fenomena ini sebagai dialektika yang wajar. Akar perbedaannya terletak pada "kacamata" yang digunakan:
- Metode Hisab: Perhitungan matematis dan astronomis.
- Rukyatul Hilal: Pengamatan mata telanjang atau alat bantu di lapangan.
- KHGT (Kalender Hijriah Global Tunggal): Konsep baru yang mencoba menyatukan penanggalan Islam secara internasional.
Arsad mengutip pernyataan astronom BRIN, Thomas Djamaluddin, mengenai perbedaan perspektif antara hilal lokal dan hilal global. "Kalau cara pandangnya berbeda, hasilnya pasti berbeda. Itu biasa," ungkapnya.
Sidang Isbat bukan sekadar seremoni angka, melainkan forum musyawarah besar. Pemerintah mengundang seluruh ormas Islam—mulai dari NU, Muhammadiyah, hingga Persis—untuk duduk bersama.
"Kita dengarkan semua pandangan, lalu kita ambil keputusan yang paling maslahat (baik) untuk umat," tambah Arsad.
Ia berpesan agar masyarakat tidak menjadikan perbedaan tanggal sebagai pemicu perpecahan, melainkan sebagai latihan untuk saling menghormati.
Ketua Majelis Ulama Indonesia, KH. Anwar Iskandar menegaskan meski pemerintah sudah menetapkan awal Ramadan pada 19 Februari 2026, namun semua pihak diminta menghormati jika ada yang berbeda dalam pelaksanaannya.
“Kita sudah putuskan penetapan awal ramadan untuk memulai salah satu rukun Islam, meski ada yang berbeda kita hormati, dan kami juga minta umat lain yang tidak berpuasa untuk menjaga dan menghormati,” pinta Anwar, setelah Menag mengumumkan penetapan.
Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang juga menegaskan bahwa penetapan 1 Ramadan diambil lewat keputusan bulat.
“Namun kedepan kami di legislatif mendukung ikhtiar pemerintah untuk menyatukan cara pandang dalam penetapan 1 Ramadan kedepan berdasar kalender global,” pungkas Marwan. ***
Editor : M.Ridwan