RADAR BALI - Dunia transportasi publik baru-baru ini diguncang oleh debat hangat mengenai posisi gerbong khusus perempuan pada rangkaian KRL Commuter Line.
Polemik tersebut mencuat setelah Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi mengusulkan agar posisi gerbong tersebut dipindahkan dari ujung rangkaian ke bagian tengah demi alasan keselamatan.
Menteri Arifah menyampaikan hal tersebut setelah meninjau langsung dampak kecelakaan maut di Stasiun Bekasi Timur yang terjadi pada Senin malam, 27 April 2026.
Insiden ini melibatkan KA Argo Bromo Anggrek rute Gambir–Surabaya yang menabrak bagian belakang KRL Commuter Line relasi Kampung Bandan–Cikarang.
Hingga laporan terakhir pada Selasa (28/4/2026), dampak kecelakaan tersebut sangat fatal. Sedikitnya 15 orang meninggal dunia. Seluruh korban tewas merupakan penumpang KRL, mayoritas berada di gerbong belakang yang hancur akibat benturan keras.
Selain itu, sebanyak 84 orang mengalami luka-luka. Para korban dievakuasi ke beberapa titik, termasuk RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi, RS Polri, dan RS Primaya.
Proses penyelamatan berlangsung dramatis selama lebih dari 8 jam. Tim Basarnas harus menggunakan peralatan pemotong besi untuk mengeluarkan penumpang yang terjepit di gerbong 10, yang merupakan gerbong khusus perempuan.
Usulan yang Memancing Polemik
Melihat fakta bahwa kerusakan terparah dialami oleh gerbong khusus perempuan di posisi paling belakang, Menteri Arifah menyarankan evaluasi tata letak rangkaian.
"Kalau bisa yang perempuan jangan di depan dan belakang. Jadi kalau bisa di posisi paling tengah supaya lebih safe dan aman," tuturnya seperti dikutip Detik.com.
Namun, usulan ini menuai kritik tajam di media sosial. Banyak pihak menilai memindahkan gerbong perempuan ke tengah hanya memindahkan risiko fatalitas ke gerbong penumpang umum (laki-laki), alih-alih memperbaiki sistem persinyalan atau keamanan jalur yang menjadi akar masalah.
Profil Menteri PPPA Arifah Fauzi
Di tengah sorotan publik, sosok Arifatul Choiri Fauzi atau Arifah Fauzi sebenarnya bukan orang baru dalam dunia pergerakan sosial di Indonesia.
Lahir di Madura pada 28 Juli 1969, Arifah merupakan aktivis tulen dari lingkungan Nahdlatul Ulama (NU). Ia pernah menjabat sebagai Ketua Umum PP Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) periode 1989-1991.
Karier organisasinya terus menanjak hingga dipercaya menjadi Sekretaris Jenderal PP Muslimat NU mendampingi Khofifah Indar Parawansa.
Arifah merupakan lulusan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan meraih gelar Magister Komunikasi dari Universitas Indonesia (2002).
Sebelum masuk ke kabinet, Arifah aktif di Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai anggota Komisi Informasi dan Komunikasi.
Arifah juga dikenal memiliki pengalaman di dunia kreatif dan media, pernah menjabat sebagai Direktur PT Arzast Media Utama dan terlibat dalam berbagai produksi program televisi serta manajemen pertunjukan seni budaya berskala internasional.
Sebelum dilantik sebagai Menteri PPPA dalam Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto, ia dipercaya sebagai Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.
Harta Kekayaan
Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan pada 7 Desember 2024, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi memiliki total kekayaan sebesar Rp 11.175.390.317.
Berikut adalah rincian aset yang dimiliki oleh Arifatul Choiri Fauzi:
1. Tanah dan Bangunan (Total: Rp 6.929.000.000)
Aset properti miliknya tersebar di beberapa wilayah, antara lain:
Tanah dan bangunan di Depok dan Bogor.
Aset tanah di Pati (Jawa Tengah), Bantul (DI Yogyakarta), dan Pandeglang (Banten).
2. Alat Transportasi dan Mesin (Total: Rp 1.190.000.000)
Koleksi kendaraan yang dilaporkan meliputi: Toyota Kijang Innova, Toyota Land Cruiser, Toyota Innova V Hybrid.
3. Aset Lainnya
Harta Bergerak Lainnya: Rp 710.000.000.
Kas dan Setara Kas: Rp 2.346.390.317.
Menanti Evaluasi Menyeluruh
Meski usulannya tentang "gerbong tengah" masih menjadi perdebatan, Menteri Arifah menegaskan komitmennya untuk memastikan pemulihan trauma bagi para penyintas dan keluarga korban.
Kini, mata publik tertuju pada langkah PT KAI dan pemerintah dalam merombak standar keamanan transportasi publik agar tragedi serupa tidak kembali terulang.***
Editor : Ibnu YuniantoSumber : Radar Bali