KUTA, radarbali.jawapos.com – Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) resmi menggelar Muktamar VIII di Sunset 100 Kuta, Bali, pada 15–16 Juni 2026.
Forum tertinggi ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat peran alumni haji dalam memberikan kontribusi nyata bagi umat, bangsa, dan negara, di tengah dinamika zaman yang terus berkembang.
Muktamar kali ini dihadiri oleh sedikitnya 300 peserta yang merepresentasikan 36 dari 38 provinsi di seluruh Indonesia.
Ketua Umum IPHI, Dr. Erman Soeparno, menjelaskan bahwa fungsi IPHI bergerak pada dua pilar, yakni sebagai wadah silaturahmi para haji/hajjah sekaligus sebagai organisasi kemasyarakatan (ormas). Oleh karena itu, perumusan program kerja harus berlandaskan moral dan akhlak, serta menyentuh kebutuhan konkret masyarakat.
Beberapa program mendesak yang menjadi fokus IPHI ke depan meliputi:
- Pembangunan Ekonomi Umat: Penguatan sektor finansial berbasis syariah dan UMKM.
- Kedaulatan Pangan: Pengembangan sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan.
- Pendidikan: Peningkatan kualitas SDM yang berkarakter, berakhlak dan bermoral.
Menyinggung sejarah tata kelola haji, Erman juga mengingatkan peran historis IPHI dalam mengusulkan pembentukan Kementerian Haji dan Umrah guna membenahi carut-marut masalah haji ilegal di masa lalu.
"Nah, IPHI inilah yang mengusulkan kepada pemerintah agar masalah haji ini diurus secara khusus, dan Presiden menyetujui, maka lahirlah kementerian tersebut," kenangnya.
Terkait aspirasi masyarakat Muslim Bali yang mendambakan adanya embarkasi, asrama, serta Rumah Sakit Haji, Erman menegaskan posisi IPHI sebagai jembatan persatuan. Langkah awal yang disiapkan adalah membangun kawasan wisata religi yang telah mendapatkan lampu hijau dari Gubernur Bali.
"Bali adalah cermin keberagaman dan destinasi wisata dunia, jadi penting ada kawasan ini. Terkait asrama haji, Kemenhaj tinggal merealisasikannya karena lahannya sudah ada. Sekarang tinggal bagaimana skema penganggarannya," tambah Erman.
Erman menambahkan, pihaknya optimistis karena IPHI internasional juga sudah menyebar di sejummlah negara di dunia.
Saat ditanya mengenai kesiapannya untuk kembali memimpin IPHI, Erman Soeparno menjawab secara diplomatis dan menyerahkan seluruh mekanisme kepada forum muktamar yang demokratis.
"Itu tergantung kesepakatan peserta muktamar. Karena ini era demokrasi, saya tidak bisa mengklaim kepemimpinan berikutnya harus saya. Saya tentu berhitung dengan berbagai pertimbangan; pertama usia saya sudah uzur, kedua peserta muktamar pastinya sudah melihat figur-figur lain yang punya kompetensi," tuturnya. Ia menambahkan, kunci mengelola organisasi terletak pada tiga hal: jaringan (networking), dukungan politik, dan kebijakan publik.
Senada dengan hal tersebut, Ketua Panitia Muktamar VIII IPHI, H. Anshori, SH, MH, menekankan bahwa agenda krusial muktamar ini bukan sekadar memilih figur ketua umum baru, melainkan menyusun program kerja masa depan yang relevan.
"Kalau figurnya, sesuai AD/ART akan dipilih oleh peserta muktamar, baik secara aklamasi musyawarah mufakat maupun voting. Tentu saja ukurannya adalah kapasitas dan kapabilitas," pungkas Anshori.
Sementara itu Pembina IPHI, Dr. H. A. Iskandar Zulkarnain, menegaskan bahwa Muktamar VIII tidak boleh sekadar menjadi agenda rutin organisasi.
Ia mendorong forum ini menjadi titik konsolidasi gerakan "Haji Mabrur Sepanjang Hayat". Menurutnya, esensi kemabruran harus bertransformasi dari kesalehan ritual pribadi menjadi kesalehan sosial.
"Haji mabrur bukan sekadar status spiritual, tetapi harus menjadi energi sosial. Ukurannya adalah sejauh mana seorang haji mampu menghadirkan manfaat bagi lingkungannya, sebagaimana hadis Rasulullah SAW: Khoirunnaas anfa’uhum linnaas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sesama," ujar Iskandar menjelang pembukaan muktamar. ***
Editor : M.Ridwan