RADAR BALI - Percepatan infrastruktur di Jawa Barat yang menjadi fokus perhatian Presiden Prabowo Subianto dan Gubernur Dedi Mulyadi (KDM) kini mulai berjalan.
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memperkirakan dibutuhkan anggaran senilai Rp 1,15 triliun untuk menangani perlintasan sebidang kereta api di wilayah Provinsi Jawa Barat.
Langkah ini diambil sebagai upaya nyata dalam meningkatkan keselamatan transportasi jalan dan perkeretaapian di wilayah tersebut.
Staf Ahli Menteri PU Bidang Hubungan Antar Lembaga Triono Junoasmono mengatakan, berdasarkan data Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) DKI Jakarta–Jawa Barat, terdapat 14 simpang sebidang jalan nasional dengan jalur kereta api di Provinsi Jawa Barat.
Rinciannya, 13 simpang pada jalur aktif dan 1 simpang pada jalur tidak aktif. “Penanganannya dilakukan secara bertahap sesuai prioritas dan kesiapan pendanaan,” jelas Triono.
Kementerian PU saat ini tengah mengupayakan berbagai alternatif sumber pendanaan, mulai dari skema pinjaman luar negeri hingga dana Inpres Jalan Daerah (IJD).
Direktorat Jenderal Bina Marga juga telah ditugaskan untuk mempercepat koordinasi demi mengamankan kepastian anggaran.
Fly Over Bulak Kapal Jadi Prioritas
Salah satu titik krusial yang menjadi fokus pembahasan adalah rencana pembangunan Fly Over (FO) Bulak Kapal di Kota Bekasi.
Berdasarkan data Pemerintah Kota Bekasi, proyek ini dirancang dengan spesifikasi panjang 768 meter, lebar 14 meter (dua lajur dua arah), dan total anggaran diperkirakan mencapai Rp 366 miliar
Jika proses pembiayaan menggunakan Bantuan Presiden (Banpres) berjalan lancar, pembangunan FO Bulak Kapal ditargetkan bisa dimulai segera setelah pemerintah daerah menyelesaikan pembebasan lahan.
Konstruksinya sendiri diproyeksikan rampung paling cepat pada pertengahan hingga akhir tahun 2027.
Rekomendasi Keselamatan dari KNKT
Di sisi lain, aspek keselamatan operasional kereta api juga menjadi sorotan utama. Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi Soerjanto Tjahjono mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengeluarkan sejumlah rekomendasi menyusul insiden kecelakaan di Stasiun Bekasi Timur.
KNKT telah menerima langkah keselamatan (safety action) dari PT KAI, termasuk perubahan pola operasional yang terbukti efektif mencegah kecelakaan serupa.
“Kami sudah menyampaikan beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti terkait peristiwa kecelakaan ini. Jika ada hal yang membahayakan operasional saat ini, kami akan segera merekomendasikan solusinya,” kata Soerjanto.
Melalui langkah-langkah strategis ini, Kementerian PU menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergi lintas kementerian, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan terkait.
Percepatan penanganan perlintasan sebidang di Jawa Barat diharapkan dapat meminimalkan risiko kecelakaan dan menghadirkan infrastruktur transportasi yang lebih aman bagi masyarakat.***
Editor : Ibnu Yunianto