RADAR BALI – Peta pengadaan Aparatur Sipil Negara di Provinsi Bali mulai menemui titik terang. Pemerintah Kota Denpasar dan Pemerintah Kabupaten Bangli telah resmi menyodorkan usulan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil tahun 2026 kepada pemerintah pusat.
Menariknya, kedua daerah menerapkan strategi dan fokus yang berbeda demi memenuhi kebutuhan pelayanan publik masing-masing.
Denpasar Fokus Total pada Tenaga Pendidik
Pemerintah Kota Denpasar mengambil langkah tidak biasa dengan hanya mengusulkan formasi guru dalam perekrutan CPNS tahun 2026.
Kebijakan satu pintu ini diambil demi menutupi kekurangan tenaga pendidik yang saat ini statusnya masih cukup tinggi di ibu kota Provinsi Bali tersebut.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar I Wayan Sudiana, mengemukakan bahwa usulan formasi telah diajukan dan kini tinggal menunggu kebijakan serta persetujuan dari pemerintah pusat. “Formasi sudah kami ajukan, tahun ini fokus hanya untuk guru,” ujarnya.
Berdasarkan data riil di lapangan, kekurangan guru di Kota Denpasar mencapai 326 orang. Jumlah tersebut tersebar di berbagai jenjang pendidikan dan mata pelajaran dengan rincian kebutuhan sebagai berikut:
Guru Bahasa Bali: 91 orang
Guru Agama Hindu: 89 orang
Guru Kelas SD: 41 orang
Guru Penjasorkes: 27 orang
Guru Agama Islam: 15 orang
Guru Matematika: 11 orang
Guru Bahasa Indonesia: 10 orang
Guru TIK: 8 orang
Guru IPS: 7 orang
Guru PPKn: 7 orang
Guru Bahasa Inggris: 6 orang
Guru Bimbingan Konseling (BK): 6 orang
Guru Agama Kristen: 3 orang
Guru IPA: 2 orang
Guru Kelas TK: 2 orang
Guru Agama Katolik: 1 orang
Sementara itu, untuk posisi guru Agama Buddha dilaporkan tidak terdapat kebutuhan atau kuota usulan pada tahun ini.
Terbentur Pensiun dan Regulasi Pusat
Mengenai tingginya angka kekurangan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kota Denpasar Anak Agung Gede Wiratama, menjelaskan bahwa salah satu pemicu utamanya adalah banyaknya tenaga pendidik yang memasuki masa pensiun secara serentak.
Namun demikian, pemerintah daerah tidak bisa melakukan pengisian formasi secara langsung karena seluruh proses rekrutmen kini menjadi wewenang penuh pemerintah pusat.
“Setiap ada guru pensiun, tidak bisa otomatis terisi. Daerah harus mengusulkan dan menunggu persetujuan pusat,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa mekanisme perekrutan guru, baik melalui skema PNS maupun PPPK, sepenuhnya diatur oleh pemerintah pusat. Dampaknya, pemerintah daerah tidak lagi diperkenankan merekrut tenaga honorer secara mandiri.
Di tengah keterbatasan ini, sejumlah sekolah di Denpasar terpaksa masih mengandalkan tenaga honorer yang direkrut melalui komite sekolah. Namun, langkah ini pun terganjal oleh keterbatasan anggaran komite untuk menambah jumlah tenaga honorer secara signifikan.
Pihak Disdikpora Denpasar berharap usulan 326 formasi ini dapat segera disetujui agar proses belajar mengajar di sekolah tetap berjalan optimal.
Bangli Bidik Formasi Beragam: Dari Nakes hingga Arsitek
Bergeser ke bagian tengah Pulau Dewata, Pemerintah Kabupaten Bangli juga mengambil langkah cepat.
Berdasarkan informasi terbaru per Juli 2026, Pemkab Bangli telah resmi mengajukan usulan formasi CPNS 2026.
Berbeda dengan Denpasar, Bangli membagi kuotanya untuk tenaga pendidik, kesehatan, dan tenaga teknis strategis.
Total formasi yang diajukan oleh Pemkab Bangli adalah sebanyak 125 formasi (mengalami sedikit penyesuaian dari angka awal sebanyak 128). Peta pembagian prioritasnya meliputi:
Tenaga Guru (100 Formasi): Alokasi ini akan ditempatkan untuk memenuhi kekurangan guru di tingkat TK, SD, dan SMP di wilayah Bangli.
Tenaga Kesehatan dan Teknis (25 Formasi): Tenaga kesehatan akan difokuskan pada posisi dokter, perawat, bidan, dan farmasi guna memperkuat pelayanan di 12 unit puskesmas yang tersebar di Bangli.
Sementara untuk tenaga teknis, usulan menyasar kebutuhan arsitek, teknik sipil, akuntansi, serta bidang komunikasi.
Menanti Lampu Hijau Verifikasi Pusat
Proses penyusunan formasi di Kabupaten Bangli ini berjalan secara kolektif. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bangli I Made Mahindra Putra, menjelaskan bahwa usulan ini dirumuskan berdasarkan surat edaran dari Menpan-RB pada awal tahun 2026.
Proses penggodokan formasi dilakukan melalui rapat koordinasi tim yang melibatkan Bupati Bangli selaku Pejabat Pembina Kepegawaian, Sekretaris Daerah, Bappeda, Badan Keuangan, Inspektorat, Dinas Pendidikan, serta Dinas Kesehatan.
Saat ini, seluruh berkas permohonan formasi dari Pemkab Bangli maupun Pemkot Denpasar sudah terkirim ke Jakarta. Kedua daerah kini berada dalam posisi bersiap dan menunggu keputusan resmi serta verifikasi final dari pemerintah pusat mengenai kuota final yang disetujui sebelum melangkah ke tahapan seleksi rekrutmen CASN 2026.***
Editor : Ibnu YuniantoSumber : Radar Bali